Artikel

Agama Dalam Pusaran Politik

aras-2

Oleh : Muhammad Aras Parabowo

(Kader PMII Rayon Fak. Ekonomi UMI)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara dari sekian banyak negara yang dianggap berhasil menerapkan sistem demokrasi, dengan menjadikan Pancasila sebagai landasannya. Meski demikian, bukan berarti bangsa ini tidak menghadapi kendala dalam penerapannya.

Masalah yang sering menghiasi demokrasi di negara ini adalah benturan antara agama dengan penerapan sistem demokrasi (pemilihan kepala daerah). Bukan hanya agama, tapi masalah tertentu sering menjadi lawan dari demokrasi.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa Indonesia merupakan negara yang menjadikan pancasila, dan UUD 1945 sebagai suatu landasan, tapi agama sering dijadikan oleh kelompok tertentu sebagai alat dalam menginterpensi negara.

Fenomena ini sering kita jumpai ketika ada moment-moment tertentu, seperti dalam pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Peristiwa ini kembali muncul di Ibukota yang akan melangsungkan pemilukada 2017 mendatang.

Mulai dari awal dibukanya pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta sampai bermunculan beberapa kandidat yang akan berkompetisi diiringi dengan berbagai gesekan oleh para kontestan. Baik dari para calon maupun gesekan dari masing-masing pendukung. Para pendukung masing-masing calon tidak mau kalah dalam mempromosikan jagoannya.

Meski persaingan itu berlangsung normal-normal saja dan tidak sampai menimbulkan konflik yang begitu serius. Masalah kemudian muncul saat salah satu kandidat mengeluarkan argumen yang dianggap melecehkan agama tertentu. Hal ini sontak mengundang perhatian umat Islam, baik penduduk DKI maupun masyarakat seluruh Indonesia.

Media pun menjadikannya pemberitaan utama. Kelihaian sejumlah media dalam meramu berita tersebut sehingga menjadikannya informasi yang menyesatkan dan multipsepsi. Sehingga terjadi kebingungan dalam masyarakat khusunya umat Islam terhadap argumen Basuki Cahaya Purnama sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Sejumlah media terbawa arus pemberitaan kedalam pertarungan politik di DKI. Bukan tidak mungkin, oknum tertentu menjadikannya alat untuk menjatuhkan lawan politiknya. Tapi terlepas dari itu semua, tulisan ini berusaha memberikan sebuah ulasan bahwa agama tidak seharusnya dijadikan sebuah alat dalam mewujudkan kekuasaan.

Masalah ini semakin tajam ketika beberapa ulama dan lembaga MUI ikut terlibat dalam mengeluarkan sebuah fatwa untuk menanggapi persoalan ini. Merekapun terjebak dalam pusaran politik yang berlangssung di Ibukota, sehingga issu ini menjadi seksi dan seakan-akan dipolitisasi oleh bebera oknum tertentu.

Peristiwa ini harus disikapi dengan bijak dan objektif oleh para ulama. Karena masuk dalam arus politik perebutan kekuasaan. Sekali lagi, keterlibatan beberapa ulama dalam menyikapi masalah ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak tertentu. “Justru hal inilah yang lebih berbahaya dari statement Ahok” karena agama bisa saja dijadikan barang jualan dalam pertarungan politik di DKI Jakarta.

Kemuliaan agama akan tercemari ketika dipolitisasi oleh sejumlah oknum yang terlibat dalam Pemilukada tersebut. “Farag Fouda dalam bukunya menegaskan bahwa politik dan agama harus dipisahkan mengingat agama adalah sesuatu yang mulia”.

Agama bersifat privasi dan tanpa paksaan bagi setiap pemeluknya, sehingga tidak bisa dijadikan sebuah alat promosi dalam berpolitik. Seorang Guru Bangsa dalam kutipannya mengatakan bahwa “tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu” kata KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Kesadaran kita beragama seharusnya berbanding lurus dengan sikap kita dalam berprilaku sesama manusia. Agama tidak perlu ikut dalam proses perebutan kekuasaan. Seperti yang dikatakan oleh KH. Mustofa Bisri (Gus Mus) “yang menghina agamamu, tidak merusak agamamu. Yang merusak agamamu justru perilakumu”.

Sebagai umat muslim tidak seharusnya terprovokasi dalam sebuah konflik, terutama yang berkaitan dengan agama dan politik kekuasaan. Politik tidak harus mencemari agama, dan agama tidak seharunya dijadikan alat dalam berpolitik.

 

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Most Popular

To Top