BM Bergerak

PU Fraksi PDI Perjuangan Atas RAPBD Tahun 2020 Kota Makassar

SUPERMAKSS.COM – Rancangan Anggaran dan Belanja Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp. 4,13 Trilyun lebih dan Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 4,21 Trilyun lebih, mengalami defisit sebesar Rp. 79 Milyar lebih yang ditutupi melalui Pembiayaan Netto. Pembiayaan direncanakan terdiri dari atas Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 80 Milyar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 1 Milyar.

APBD Tahun Anggaran 2020, keseluruhannya direncanakan sebesar Rp. 4,21 Trilyun lebih, jika dibandingkan dengan APBD pokok Tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp. 4,31 Trilyun, maka terdapat penurunan sebesar Rp. 96,08 Milyar lebih atau turun sebesar 2,23 %, hal ini dijelaskan oleh Pj. Walikota Makassar pada pengantar Nota Keuangan dan RAPD Tahun 2020 pada hari Rabu, 20 November 2019.

Menanggapi pengantar Nota Keuangan dan RAPD Tahun 2020, maka fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar memberikan pandaangan umum dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (21/11/2019) pada ruang rapat paripurna DPRD Kota Makassar Jl. AP. Pettarani Makassar.

Salah satu fraksi yang memberikan pandangan umumnya adalah PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Galmerrya Kondorura.

Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan terkait penjelasan Pj. Walikota Muh. Iqbal S. Suhaeb antara lain, meminta kepada Pj. Walikota untuk memberikan penjelasan mengenai DAK (Dana Alokasi Khusus) yang direncanakan Rp. 350,54 Milyar lebih, jika dibandingkan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 409,65 Milyar lebih yang mengalami penurunan sebesar Rp. 59,11 Milyar atau turun 14.43 %, dan kami juga meminta kepada Pj. Walikota untuk menjelaskan kenapa Pendapatan Dana Darurat dalam APBD Pokok Tahun 2020 yang tidak mendapatkan porsi anggaran.

Galmerrya Kondorura lebih lanjut menyampaikan bahwa terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang terdapat dalam kebijakan umum anggaran (KUA-PPAS), untuk meningkatkan pendapatan ASN berdasarkan kinerja, Fraksi kami menyetujui penerapannya pada tahun 2020.

Terkait pemberlakukan TPP terhadap ASN, sangat mempengaruhi suasana kebatinan tenaga kontrak, oleh karena itu kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar setuju atas kenaikan 50 % pendapatan tenaga kontrak dan mengupayakan peningkatannya sampai 100 %, pungkas Merry Kondorura.

Rapat paripurna ini dihadiri Pj. Walikota, sekda para kepala dinas dan kepala badan dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top