Turnamen e-sports tersebut menjadi ruang kompetisi yang tidak hanya mengedepankan kemampuan bermain gim, tetapi juga menanamkan nilai sportivitas, kerja sama tim, serta semangat persatuan yang menjadi bagian dari nilai-nilai perjuangan Bung Karno.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Makassar William yang membuka kegiatan tersebut mewakili Ketua DPC mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk komitmen partai dalam memberikan ruang kreativitas dan pengembangan potensi bagi anak muda.

Disela-sela Kegiatan Sek. DPC PDI Perjuangan Kota Makassar William Menyerahkan KTA Kepada Gen Z

“Bung Karno selalu menaruh harapan besar kepada kaum muda sebagai penerus bangsa. Karena itu, kami ingin memperingati Bulan Bung Karno dengan kegiatan yang relevan dengan perkembangan zaman. E-sports saat ini menjadi bagian dari kehidupan generasi muda, sehingga kami ingin menghadirkan wadah yang positif, kompetitif, sekaligus menanamkan nilai persatuan, sportivitas, dan semangat gotong royong,” ujar William

Peringati Bulan Bung Karno, PDI Perjuangan Makassar Gelar Aksi Bersih Lingkungan dan Tanam Pohon

Tak Sekadar Penonton, Gen Z Jadi Motor Penggerak Haul Bung Karno di Makassar

Sementara itu, Ketua Panitia, Fikhran Noer, mengungkapkan tingginya antusiasme peserta sejak pendaftaran dibuka. Ratusan pemain dari berbagai komunitas Mobile Legends di Kota Makassar ambil bagian dalam turnamen perdana tersebut.

“Antusiasme teman-teman Gen Z sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kegiatan yang memadukan semangat kebangsaan dengan minat generasi muda mendapat respons positif. Kami berharap Bung Karno Championship dapat menjadi agenda tahunan DPC PDI Perjuangan Kota Makassar sebagai wadah pembinaan talenta muda di bidang e-sports sekaligus memperkuat semangat nasionalisme,” katanya.

Melalui Bung Karno Championship Mobile Legends Vol. 1, DPC PDI Perjuangan Kota Makassar berharap nilai-nilai perjuangan Bung Karno dapat terus dikenalkan kepada generasi muda melalui pendekatan yang edukatif, kreatif, dan sesuai dengan perkembangan era digital.

Kegiatan tersebut melibatkan pengurus DPC, PAC, ranting, kader partai, simpatisan, serta masyarakat sekitar yang bergotong royong membersihkan sampah dan melakukan penghijauan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Ketua Panitia, Rivan, mengatakan aksi tersebut merupakan implementasi semangat Bung Karno yang mengajarkan pentingnya mencintai tanah air, termasuk menjaga kelestarian alam sebagai warisan bagi generasi mendatang.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno 2026 sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan wujud nyata pengabdian partai kepada masyarakat. Menurutnya, PDI Perjuangan tidak hanya hadir melalui kerja-kerja politik, tetapi juga melalui aksi sosial dan lingkungan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Bulan Bung Karno menjadi momentum mengimplementasikan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Menjaga kebersihan lingkungan, merawat daerah aliran sungai, dan melakukan penghijauan adalah tanggung jawab bersama. PDI Perjuangan akan terus hadir bersama masyarakat untuk mewujudkan Kota Makassar yang bersih, hijau, sehat, dan berkelanjutan,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Makassar berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian ekosistem terus meningkat sebagai tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih baik.

Pelatihan menghadirkan Make Up Artist profesional, Cindy Macciano, yang membagikan pengetahuan sekaligus praktik teknik tata rias kepada para peserta. Selain meningkatkan kemampuan di bidang kecantikan, kegiatan ini juga dirancang untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sehingga para peserta memiliki peluang membangun usaha mandiri di industri beauty yang terus berkembang.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul, khususnya perempuan muda, agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi kreatif.

“Melalui pelatihan ini kami ingin memberikan bekal keterampilan yang dapat menjadi peluang usaha bagi para peserta. Pemberdayaan perempuan bukan hanya soal peningkatan kapasitas, tetapi juga bagaimana mereka mampu mandiri secara ekonomi dan berkontribusi bagi keluarga maupun masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Fikhran Noer, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan implementasi nyata semangat Bulan Bung Karno yang diwujudkan dalam program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, perempuan muda memiliki potensi besar untuk berkembang apabila diberikan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan ruang untuk berkreasi.

“Kami berharap kegiatan ini melahirkan perempuan-perempuan muda yang kreatif, percaya diri, serta mampu menjadi beautypreneur yang sukses. Dengan keterampilan yang dimiliki, mereka diharapkan tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” katanya.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang pelatihan berlangsung. Salah seorang peserta, Laras, mengaku sangat mengapresiasi inisiatif DPC PDI Perjuangan Kota Makassar yang menghadirkan pelatihan kecantikan secara gratis.

“Saya sangat senang bisa ikut pelatihan ini. Kegiatannya gratis, pematerinya profesional, dan ilmunya sangat bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan benar-benar memberikan perhatian kepada generasi muda, khususnya Gen Z, dengan menghadirkan program yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk berwirausaha dan meningkatkan penghasilan,” ungkap Laras.

Dalam festival tersebut, Tim Kuliner DPC PDI Perjuangan Kota Makassar menyajikan nasi goreng berbahan baku lokal yang dipadukan dengan Bassang, kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan sebagai makanan pendamping. Kreasi tersebut mendapat apresiasi dari dewan juri karena mampu mengangkat cita rasa khas daerah melalui pemanfaatan bahan pangan lokal yang berkualitas serta penyajian yang menarik.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, William, menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih tim. Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil kerja sama, kekompakan, dan semangat seluruh kader yang terlibat dalam menyukseskan festival.

“Alhamdulillah, kami bersyukur atas raihan Juara II ini. Bagi kami, kemenangan bukan hanya tentang mendapatkan penghargaan, tetapi juga menjadi wujud komitmen PDI Perjuangan dalam menjaga dan melestarikan kekayaan kuliner Nusantara. Melalui Festival Resep Mustika Rasa, kami ingin menunjukkan bahwa pangan lokal memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan dan dibanggakan,” ujar William.

William juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai ruang untuk memperkenalkan kuliner tradisional kepada generasi muda sekaligus mendorong masyarakat agar semakin mencintai produk dan bahan pangan lokal.

Sementara itu, Koordinator Tim Kuliner DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, Asni, mengungkapkan bahwa persiapan dilakukan dengan penuh ketelitian, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian makanan.

“Kami sengaja mengangkat nasi goreng dengan memanfaatkan rempah-rempah dan bahan lokal sebagai menu utama, kemudian dipadukan dengan Bassang sebagai sajian pendamping karena keduanya merupakan bagian dari kekayaan kuliner Sulawesi Selatan. Kami ingin menghadirkan cita rasa tradisional yang tetap relevan dan dapat dinikmati oleh semua kalangan,” jelas Asni.

Ia menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi penyemangat bagi tim untuk terus berinovasi dalam mengembangkan kuliner berbasis kearifan lokal sekaligus mendukung upaya pelestarian warisan budaya bangsa.

Festival Kuliner Resep Mustika Rasa menjadi salah satu rangkaian kegiatan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat kecintaan terhadap kuliner Nusantara. Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diajak untuk menggali kembali resep-resep warisan bangsa sekaligus mempromosikan pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.

Prestasi yang diraih DPC PDI Perjuangan Kota Makassar diharapkan menjadi inspirasi bagi kader dan masyarakat untuk terus melestarikan budaya kuliner Indonesia, sekaligus menjadikan pangan lokal sebagai identitas dan kebanggaan daerah.

Tim DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bone yang dipimpin H. Firdaus memukau dewan juri melalui menu utama Nasi Goreng Massapodda yang memiliki cita rasa gurih dan khas, serta teknik penyajian yang menarik. Selain itu, mereka juga menyajikan aneka pangan lokal nonberas berupa kolak sukun durian, Tarajju Sukun, dan Sukun Peppe yang dipadukan dengan sambal terasi pedas manis, sehingga semakin memperkuat nilai kreativitas dan kekayaan kuliner daerah.

Anggota tim penilai, Hermina Dona, menjelaskan bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bone meraih nilai tertinggi berdasarkan sejumlah indikator penilaian, meliputi teknik penyajian, cita rasa, aroma, kreativitas, serta higienitas makanan.

“Seluruh aspek penilaian mampu dipenuhi dengan sangat baik oleh tim Kabupaten Bone sehingga berhasil memperoleh nilai tertinggi dibandingkan peserta dari daerah lainnya,” ujarnya.

DPD PDI Perjuangan Sulsel Gelar Festival Kuliner Mustika Rasa, Rudy P Goni: Nasi Goreng Simbol Persatuan Bangsa

Sementara itu, Juara II diraih oleh DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, Juara III diraih DPC PDI Perjuangan Kabupaten Toraja Utara, sedangkan kategori Juara Favorit diberikan kepada organisasi sayap partai Banteng Muda Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan.

Festival Kuliner Mustika Rasa dibuka oleh Ketua Panitia Haul Bung Karno DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, Rudy Pieter Goni (RPG), yang mewakili Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel. Dalam sambutannya, RPG menegaskan bahwa festival tersebut mengusung konsep Mustika Rasa sebagai bentuk pelestarian warisan kuliner Nusantara sekaligus upaya membangkitkan kecintaan terhadap pangan lokal.

Menurutnya, semangat yang terkandung dalam Mustika Rasa tidak hanya mengangkat kekayaan kuliner Indonesia, tetapi juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai bagian dari kedaulatan pangan bangsa, sebagaimana dicita-citakan oleh Bung Karno.

Festival Kuliner Mustika Rasa diikuti oleh seluruh DPC PDI Perjuangan se-Sulawesi Selatan bersama organisasi sayap partai. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan antarkader sekaligus memperkenalkan keragaman kuliner tradisional dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Bulan Bung Karno tahun 2026.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Panitia PelaksanaHaul Bung Karno DPD PDI Perjuangan sulsel Rudy Pieter Goni (RPG) yang mewakili Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel. Dalam sambutannya, RPG menegaskan bahwa festival kuliner ini mengusung konsep Mustika Rasa, sebagai upaya melestarikan tradisi dan budaya memasak khas Indonesia sebagaimana diwariskan para pendiri bangsa.

Menurutnya, Mustika Rasa bukan sekadar buku resep, melainkan representasi kekayaan kuliner Nusantara yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus.

“Melalui Festival Kuliner Mustika Rasa ini, kita ingin menghidupkan kembali tradisi memasak berbasis pangan lokal sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap kekayaan kuliner Indonesia,” ujar Rudy P. Goni.

Pada festival ini, seluruh peserta diwajibkan menyajikan nasi goreng sebagai menu utama, didampingi olahan pangan lokal berbahan dasar sagu, ubi, jagung, maupun bahan pangan lain yang dapat menjadi alternatif pengganti nasi.

RPG menjelaskan, dipilihnya nasi goreng sebagai menu utama bukan tanpa alasan. Menurutnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, kerap menyajikan nasi goreng kepada para tamu yang berkunjung ke kediamannya sebagai bentuk penghormatan sekaligus kecintaan terhadap kuliner Nusantara.

“Nasi goreng bukan sekadar makanan. Ia adalah simbol bahwa keberagaman yang diracik dengan kesabaran, gotong royong, dan cinta terhadap kekayaan pangan Nusantara akan menghasilkan persatuan dan kekuatan bangsa,” kata RPG.

Festival kuliner tersebut diikuti oleh DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, Toraja Utara, Gowa, Soppeng, Takalar, Parepare, Luwu, Pangkep, Barru, Bone, Kepulauan Selayar, Palopo, Maros, dan Pinrang. Selain itu, organisasi sayap dan badan partai seperti Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) dan Banteng Muda Indonesia (BMI) turut ambil bagian dalam perlombaan.

Dalam proses penilaian, dewan juri menitikberatkan pada beberapa aspek, yakni cita rasa dan aroma, kreativitas penyajian, higienitas, kerapian, serta kebersihan. Tim juri terdiri atas Risfayanti Muin, Wilda Pabokori, Hermina Dona, dan Erika Tansil.

Panitia menyediakan hadiah berupa Piala Bergilir serta dana pembinaan bagi para pemenang. Melalui festival ini, DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan berharap semangat Bung Karno dalam membangun kedaulatan pangan, mencintai produk lokal, serta melestarikan budaya bangsa dapat terus diwariskan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Festival ini merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali semangat kemandirian pangan dan kecintaan terhadap kuliner Nusantara sebagaimana yang dicita-citakan Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, melalui buku Mustika Rasa, yang dikenal sebagai dokumentasi kekayaan kuliner Indonesia.

Penanggung jawab kegiatan, Hermina Dona salah satu Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Upacara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Panaikang, Makassar, Jumat (3/7/2026). Menurutnya, festival ini menjadi ruang bagi kader PDI Perjuangan untuk mengembangkan kreativitas dalam mengolah makanan khas Nusantara, khususnya kuliner tradisional Sulawesi Selatan.

“Festival Kuliner Mustika Rasa merupakan bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno sekaligus upaya melestarikan warisan kuliner Nusantara. Kami ingin mendorong lahirnya inovasi masakan berbasis pangan lokal yang sehat, bergizi, dan memiliki nilai budaya,” ujar Dona.

Bersih Makam, Tabur Bunga, dan Berbagi: Cara PDI Perjuangan Sulsel Memaknai Bulan Bung Karno

BAMUSI Sulsel Gelar Zikir dan Doa Kebangsaan Peringati Haul Bung Karno dan Hari Asyura

Ia menjelaskan, seluruh peserta akan mengolah makanan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal seperti sukun, sagu, singkong, jagung, dan ubi. Pemanfaatan komoditas tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan apresiasi terhadap potensi pangan lokal yang melimpah di Indonesia.

Festival ini akan diikuti oleh seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan se-Sulawesi Selatan serta melibatkan badan dan sayap partai, sehingga menjadi ajang silaturahmi sekaligus kompetisi kreativitas antar-kader.

Dona menambahkan, festival tersebut akan menjadi agenda tahunan dengan memperebutkan piala bergilir dan hadiah uang tunai. Penilaian dewan juri akan mengacu pada sejumlah aspek, antara lain kandungan gizi, cita rasa, aroma, kebersihan dan higienitas, kreativitas penyajian, serta kualitas keseluruhan masakan.

Melalui Festival Kuliner Mustika Rasa, DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan berharap semangat Bung Karno dalam membangun kedaulatan pangan, melestarikan kekayaan kuliner Nusantara, serta memperkuat identitas budaya bangsa dapat terus diwariskan kepada generasi penerus melalui inovasi dan kreativitas berbasis pangan lokal.

Upacara berlangsung dengan khidmat dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, Moh. Ramdhan Pomanto, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Marthen dipercaya sebagai komandan upacara.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, anggota legislatif tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, badan dan sayap partai, pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, hingga pengurus PAC se-Kota Makassar.

Selain melaksanakan prosesi tabur bunga, seluruh kader juga bergotong royong membersihkan area makam para pahlawan sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian terhadap tempat peristirahatan para pejuang bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Moh. Ramdhan Pomanto yang juga mantan Walikota Makassar menegaskan bahwa Bulan Bung Karno bukan sekadar agenda seremonial, tetapi momentum untuk menghidupkan kembali semangat nasionalisme, gotong royong, dan pengabdian kepada rakyat yang menjadi ajaran utama Bung Karno.

“Melalui ziarah dan tabur bunga ini, kita ingin mengingatkan seluruh kader bahwa perjuangan belum selesai. Semangat para pahlawan harus menjadi inspirasi dalam mengabdi kepada masyarakat, menjaga persatuan, serta terus memperjuangkan kepentingan rakyat sebagaimana cita-cita Bung Karno,” ujarnya.

Usai pelaksanaan upacara di TMP Panaikang, rombongan kader PDI Perjuangan melanjutkan ziarah ke makam almarhum H. A. Potji, mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan jasa beliau dalam membesarkan partai di Sulawesi Selatan.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan aksi sosial berupa pembagian makanan kepada masyarakat di depan Sekretariat DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan di Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar. Sasaran utama kegiatan tersebut adalah para pengemudi ojek online, pengguna jalan, serta warga sekitar sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.

Melalui rangkaian kegiatan ini, DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menanamkan nilai-nilai perjuangan Bung Karno, tidak hanya melalui penghormatan kepada para pahlawan, tetapi juga lewat aksi nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin Ketua Harian DPD BAMUSI Sulsel, Ustadz Zein Asfar Affandi, dan dihadiri jajaran pengurus BAMUSI Sulsel, jamaah Masjid Misbah Shalihin, serta anggota Majelis Tawassul dan Ratibul Haddad Al Awwabien.

Ketua DPD BAMUSI Sulsel, H. Anzar Zaenal Bate, mengatakan bahwa zikir dan doa bersama ini merupakan bentuk penghormatan atas jasa-jasa Bung Karno sebagai Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus ikhtiar meneladani nilai-nilai perjuangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peringati Haul Bung Karno, PDI Perjuangan Makassar Padukan Konsolidasi Partai dengan Aksi Kemanusiaan

Peringati Haul Bung Karno, PDI Perjuangan Makassar Rajut Persatuan Lewat Doa Kebangsaan

Bukan Sekadar Sembako, PDI Perjuangan Makassar Bagikan Pangan Pendamping Beras di Haul Bung Karno

“Haul Bung Karno bukan sekadar mengenang sosok pendiri bangsa, tetapi juga momentum untuk merefleksikan kembali ajaran dan semangat perjuangannya. Melalui zikir dan doa bersama ini, kami berharap nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan kepedulian sosial yang diwariskan Bung Karno dapat terus hidup di tengah masyarakat,” ujar Anzar.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, H. Ridwan A. Wittiri, menegaskan bahwa kegiatan keagamaan yang dilaksanakan BAMUSI merupakan bagian dari ikhtiar merawat spiritualitas kebangsaan dan memperkuat harmoni antara nilai-nilai keislaman dengan kecintaan terhadap tanah air.

“Bung Karno mewariskan gagasan besar tentang persatuan bangsa. Zikir dan doa kebangsaan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun Indonesia tidak hanya dilakukan melalui kerja-kerja politik, tetapi juga melalui penguatan moral, spiritual, dan kebersamaan umat,” tegas Ridwan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan doa untuk almarhum Bung Karno serta doa bagi keselamatan, kedamaian, dan kemajuan bangsa Indonesia. Kehadiran para jamaah dan pengurus BAMUSI Sulsel semakin menambah kekhusyukan peringatan haul Sang Proklamator tersebut.

Oleh : dr. Udin Shaputra Malik

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) berlangsung di berbagai penjuru Kota Makassar. Dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, khususnya Pasal 24 huruf a. Tujuan penertiban tersebut, yakni mewujudkan kota yang rapi, bersih, tidak kumuh, tidak menimbulkan kemacetan, serta mengembalikan hak pengguna jalan, tentu merupakan tujuan yang sulit untuk ditolak.

Namun demikian, penegakan peraturan tersebut dinilai dilakukan dengan pendekatan yang kurang tepat dan pada momentum yang kurang kondusif.

Selain Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah kota juga menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai dasar kebijakan penertiban. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur penataan, tetapi juga pembinaan dan pemberdayaan PKL. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Klaim bahwa penertiban telah dilakukan secara humanis tampaknya belum sepenuhnya sejalan dengan amanat peraturan tersebut, yang menegaskan bahwa sebelum dilakukan penataan, PKL harus didata dan ditingkatkan kapasitas usahanya.

Substansi pendataan bukan sekadar pencatatan administratif, melainkan upaya pemerintah untuk mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan dasar penyusunan program pembinaan yang berkelanjutan. Sayangnya, tahapan ini tampaknya belum dilaksanakan secara optimal.

Contohnya dapat dilihat pada penertiban PKL di depan GOR Sudiang. Para pedagang tidak memperoleh pendataan mengenai potensi usaha mereka, kemudian diarahkan ke lokasi relokasi yang relatif sepi dan memiliki berbagai kendala. Akibatnya, sebagian pedagang kehilangan mata pencaharian sebelum sempat merasakan manfaat dari lokasi baru yang dijanjikan.

Akademisi sekaligus praktisi ruang kuliner, Andi Caesar, menyebutkan bahwa terdapat empat pilar keberhasilan relokasi usaha, yakni: pertama, strategi anchor tenant sebagai magnet pengunjung; kedua, kurasi dan diferensiasi tenant; ketiga, konsep tempat yang layak, estetik, dan mampu menjadi ruang ketiga bagi interaksi sosial; serta keempat, digitalisasi ekosistem usaha dan insentif akses logistik.

Pertanyaannya, apakah program penataan PKL di Makassar telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip tersebut? Apakah telah dilakukan studi kelayakan berbasis data dan kajian ilmiah yang komprehensif dengan melibatkan seluruh unsur pembina UMKM? Ataukah kebijakan ini lebih merupakan upaya membersihkan wajah kota dari keberadaan PKL yang kerap dipandang sebagai persoalan semata?

Belum optimalnya pemenuhan pilar-pilar tersebut terlihat dari minimnya koordinasi lintas sektor dan terbatasnya peran Dinas Koperasi dan UMKM, Makassar Creative Hub, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini juga tercermin dari belum terlihatnya dukungan program yang direncanakan secara matang melalui mekanisme penganggaran dan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Padahal, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, pemerintah kota menargetkan pengembangan sentra pedagang dan jaringan distribusi, pembentukan gerai UMKM di 153 kelurahan, optimalisasi gudang logistik, penataan 10 titik akses PKL, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pertanyaan berikutnya adalah, di manakah sepuluh titik akses PKL tersebut? Apakah penataan yang dilakukan benar-benar memberikan ruang tumbuh yang lebih baik bagi para pedagang, atau justru berpotensi mematikan usaha mereka secara perlahan?

Keberadaan PKL di atas fasilitas umum seperti trotoar dan drainase memang menimbulkan dampak negatif. Di beberapa lokasi, seperti Tamalate, depan SMKN 4, dan Jalan Serigala, ditemukan pendangkalan bahkan penyumbatan drainase akibat bangunan semi permanen yang berdiri di atasnya. Akan tetapi, logika sebab-akibat ini seharusnya juga diterapkan pada bangunan rumah tinggal, kantor, maupun tempat usaha lain yang membangun lantai beton di atas drainase tanpa menyediakan lubang inspeksi (manhole) yang memadai. Dengan demikian, persoalan drainase tidak semata-mata dibebankan kepada PKL.

Penertiban yang tidak disertai solusi juga berpotensi memicu gesekan horizontal di masyarakat. Bukan hanya PKL yang menggunakan ruang publik, tetapi juga toko-toko yang memasang papan reklame melebihi batas lahannya, menaruh barang dagangan di trotoar, memarkir kendaraan di badan jalan, hingga bengkel yang menggunakan fasilitas umum untuk aktivitas usahanya.

Apabila penertiban tidak dilakukan secara menyeluruh dan tanpa tebang pilih, kecemburuan sosial dapat muncul. Pada akhirnya, kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan membentuk persepsi bahwa penegakan aturan belum dilakukan secara adil.

Maraknya penertiban PKL juga memunculkan pertanyaan, apakah pemerintah kota hanya tegas terhadap kelompok ekonomi kecil? Pelanggaran terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2021 tidak hanya dilakukan oleh PKL. Misalnya, terdapat pusat perbelanjaan besar di Jalan Ratulangi yang memanfaatkan area di atas drainase sebagai lahan parkir kendaraan roda dua berbayar, disertai keberadaan pedagang dan parkir liar yang menggunakan badan jalan. Hingga kini, belum terlihat adanya tindakan tegas yang dilakukan pemerintah kota terhadap kondisi tersebut.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan di Jalan Sulawesi dan Jalan Topaz, di mana fasilitas umum digunakan untuk kepentingan rumah ibadah. Perda Nomor 7 Tahun 2021 tidak mengatur pengecualian terhadap individu, badan usaha, maupun kepentingan tertentu. Oleh karena itu, konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan akan menjadi ukuran apakah penegakan hukum benar-benar dilakukan secara adil dan tegas.

Jika berbicara mengenai pengembalian hak pengguna jalan, pemerintah kota sebenarnya masih memiliki pekerjaan rumah yang jauh lebih besar, yakni penanganan parkir liar. Trotoar, bahu jalan, bahkan badan jalan di sejumlah titik masih digunakan sebagai lokasi parkir ilegal. Kawasan sekitar Mall Panakkukang merupakan salah satu contoh. Setelah sempat menjadi sorotan publik, persoalan tersebut tampaknya kembali pada kondisi semula.

Program penertiban PKL untuk tujuan penataan kota sesungguhnya baru menyentuh persoalan di permukaan. Masih ada pekerjaan yang lebih mendasar, seperti penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengaturan reklame serta papan iklan. Ketiadaan regulasi yang jelas dapat menyebabkan pembangunan berlangsung tanpa arah, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan pada akhirnya menghambat iklim investasi.

Contohnya adalah terbitnya izin pembangunan lapangan olahraga padel di tengah kawasan permukiman yang kemudian menimbulkan gangguan bagi warga sekitar. Dalam konteks ini, pelaku usaha tidak sepenuhnya dapat disalahkan karena sistem perizinan memberikan persetujuan ketika RDTR Kota Makassar belum terintegrasi dalam sistem OSS.

Selain itu, penertiban PKL dilakukan pada saat masyarakat berpenghasilan rendah sedang menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan dan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Ketika aktivitas usaha sektor informal terhenti, maka rantai pasok yang menopangnya juga akan terdampak. Jika penertiban terus dilakukan tanpa menghadirkan solusi yang lebih baik secara ekonomi, maka potensi guncangan sosial dan ekonomi di masyarakat tidak dapat diabaikan.

Pada akhirnya, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: apakah pemerintah kota siap menegakkan aturan secara adil dan menyeluruh, atau justru tanpa disadari sedang mendisrupsi ruang hidup ekonomi masyarakat kecil?