Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Tenri Uji Idris, menilai keberadaan PPPK paruh waktu perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait kepastian status, hak-hak kepegawaian serta kesejahteraan mereka.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Kedelapan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 terkait APBD Perubahan 2026 yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Lantai II Balai Kota Makassar, Rabu 30 September 2026.

Andi Tenri Uji Idris yang juga menjabat Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan menegaskan bahwa para PPPK paruh waktu merupakan bagian dari sumber daya manusia yang turut menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pengabdian para pegawai tersebut perlu mendapatkan perhatian dan kebijakan yang memberikan kepastian, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan tenang sekaligus memberikan pelayanan publik secara maksimal.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Makassar, kata dia, akan terus memberi perhatian terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk para PPPK paruh waktu.

Persoalan PPPK paruh waktu diharapkan dapat dibahas secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga dapat ditemukan solusi yang memberikan kepastian sekaligus tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah.

Bagi PDI Perjuangan, perhatian terhadap PPPK paruh waktu bukan semata persoalan administrasi kepegawaian, tetapi juga menyangkut penghargaan terhadap pengabdian dan keberlangsungan pelayanan publik di Kota Makassar.

Putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dari pasangan Fatmawati itu meninggal dunia dalam usia 73 tahun di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta.

Kabar duka tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Atas nama keluarga, Hasto memohon kepada seluruh masyarakat untuk membukakan pintu maaf bagi almarhum serta mendoakan agar seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

“Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un. Allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fuanhu. Telah berpulang ke Rahmatullah Almarhum Bapak Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra Bin Soekarno pada usia 73 tahun,” demikian disampaikan Hasto.

Bagi keluarga besar PDI Perjuangan, kepergian Guruh Soekarnoputra bukan hanya kehilangan seorang putra Bung Karno, tetapi juga kehilangan sosok seniman besar, budayawan, Marhaenis, dan pejuang partai.

Guruh dikenal memiliki perjalanan panjang dalam dunia seni dan kebudayaan Indonesia. Kecintaannya terhadap seni dan budaya telah tumbuh sejak usia muda dan kemudian diwujudkan melalui berbagai karya serta kiprahnya dalam memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara.

Di samping perjalanan kebudayaannya, Guruh juga memiliki rekam jejak dalam perjuangan politik melalui Partai Demokrasi Indonesia dan kemudian PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi anggota DPR RI dan turut mengambil bagian dalam perjalanan politik serta perjuangan ideologis yang berakar pada pemikiran Bung Karno.

PDI Perjuangan menyampaikan penghormatan dan penghargaan atas seluruh pengabdian Guruh Soekarnoputra bagi kebudayaan Indonesia maupun perjuangan politik yang dijalaninya.

“Keluarga besar PDI Perjuangan sungguh kehilangan Mas Guruh Soekarnoputra. Beliau dikenang sebagai seniman besar, sosok Marhaenis, dan Pejuang Partai. Kita berikan penghormatan terbaik bagi Almarhum dengan Protokol Partai,” ujar Hasto.

Jenazah Guruh Soekarnoputra selanjutnya disemayamkan di rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya Nomor 26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan Hasto, almarhum akan dimakamkan di sebelah pusara ibundanya, Fatmawati, di TPU Karet Bivak, Jakarta, setelah melalui musyawarah keluarga.

Kepergian Guruh meninggalkan jejak panjang dalam perjalanan seni, kebudayaan, dan politik Indonesia. Karya serta pengabdiannya menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa yang akan terus dikenang.

Selamat jalan, Mas Guruh Soekarnoputra.

Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.

Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan kekhilafannya, menerima seluruh amal ibadahnya, memberikan tempat terbaik di sisi-Nya, serta memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Merdeka!

Rapat pleno tersebut mengagendakan sosialisasi sekaligus pemantapan pembentukan Pengurus Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan di seluruh wilayah Kota Makassar.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar Bidang Organisasi dan Keanggotaan, A. Nabila, mengatakan proses pembentukan struktur Ranting dan Anak Ranting sebenarnya telah memasuki tahapan pengusulan nama-nama calon pengurus.

Menurutnya, seluruh PAC telah mengusulkan nama-nama calon Pengurus Ranting di masing-masing wilayah yang tersebar pada 153 kelurahan se-Kota Makassar.

“Jadi kegiatan ini bukan lagi sebatas sosialisasi pembentukan Ranting dan Anak Ranting. Sebelumnya, sosialisasi sudah kami lakukan jauh-jauh hari setelah Pengurus PAC dilantik beberapa bulan yang lalu. Saat ini PAC sudah mengusulkan nama-nama calon Pengurus Ranting di 153 kelurahan,” jelas A. Nabila.

Ia menegaskan, konsolidasi organisasi merupakan bagian penting dalam memastikan mesin organisasi partai berjalan efektif dari tingkat DPC, PAC, Ranting hingga Anak Ranting.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, Ir. Hj. A. Suhada Sappaile, menegaskan bahwa konsolidasi organisasi harus dituntaskan secara menyeluruh pada tahun ini.

“Kita punya target ke depan. Konsolidasi organisasi harus tuntas tahun ini, baik Pengurus Ranting maupun Anak Ranting. Karena itu, kerja-kerja kepartaian harus terus kita genjot,” tegas Suhada.

Menurutnya, struktur organisasi yang kuat hingga tingkat akar rumput menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan kerja-kerja politik dan pengabdian partai kepada masyarakat.

“Ranting dan Anak Ranting adalah ujung tombak organisasi. Di sanalah partai bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kita ingin struktur ini bukan hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar hidup dan bergerak,” ujarnya.

Suhada juga mendorong seluruh jajaran PAC dan calon pengurus di tingkat Ranting serta Anak Ranting untuk membangun semangat gotong royong, disiplin organisasi dan soliditas kader.

Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya DPC PDI Perjuangan Kota Makassar membangun organisasi yang semakin tertata, solid dan responsif terhadap persoalan rakyat.

“Kerja partai adalah kerja gotong royong. Semua tingkatan harus bergerak dalam satu garis organisasi, satu semangat dan satu tujuan, yakni memperkuat partai sekaligus memperjuangkan kepentingan rakyat,” tambahnya.

Rapat Pleno Diperluas tersebut diikuti seluruh jajaran Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, para legislator, serta Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan PAC se-Kota Makassar.

Melalui konsolidasi tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Makassar menargetkan pembentukan dan penguatan struktur organisasi hingga tingkat Ranting dan Anak Ranting dapat dituntaskan secara menyeluruh, sehingga organisasi partai semakin dekat dengan rakyat dan mampu menjalankan kerja-kerja kepartaian secara efektif di seluruh wilayah Kota Makassar.

Serikandi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang menyentuh hampir seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari. Karena itu, setiap gangguan distribusi air harus segera direspons, khususnya bagi warga yang sepenuhnya mengandalkan jaringan perpipaan.

“Air bersih bukan sekadar kebutuhan, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Makassar,” ujar Andi Tenri Uji, Selasa (15/9/2026).

Hal itu disampaikan setelah dirinya mengikuti pembahasan bersama jajaran Direksi PDAM Makassar dalam rapat di Komisi B DPRD Makassar. Dalam pertemuan tersebut, kondisi pasokan air dan langkah penanganan terhadap wilayah yang mengalami gangguan menjadi salah satu perhatian.

Andi Tenri Uji mengatakan, dampak terhentinya aliran air tidak hanya dirasakan dalam pekerjaan rumah tangga, tetapi juga dapat menyulitkan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, seperti balita dan lanjut usia.

“Ketika keran tidak mengalir, persoalannya bukan hanya soal air. Ada keluarga yang kesulitan menyiapkan kebutuhan pagi hari, ada balita yang membutuhkan air untuk kebersihan, dan ada lansia yang harus membawa jeriken untuk mendapatkan air,” tuturnya.

Ia menjelaskan, tekanan terhadap ketersediaan air baku saat ini semakin besar akibat kemarau panjang dan fenomena El Niño. Kondisi tersebut juga diperumit oleh pemadaman listrik serta penutupan sementara pintu air irigasi yang turut memengaruhi intake Manggala.

Di tengah kondisi tersebut, Andi Tenri Uji mengapresiasi upaya PDAM Makassar menyiapkan armada pickup yang dilengkapi tandon untuk memasok air ke wilayah yang terdampak.

Menurutnya, penggunaan kendaraan berukuran lebih kecil memiliki keunggulan karena mampu masuk hingga ke kawasan permukiman dan gang-gang sempit yang tidak dapat dijangkau truk tangki berukuran besar.

“Armada seperti ini lebih fleksibel karena bisa masuk ke kawasan yang akses jalannya terbatas. Yang paling penting, air bisa diberikan lebih dekat kepada warga yang membutuhkan,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar distribusi air melalui armada tandon tidak berhenti sebagai solusi sementara. Menurutnya, langkah darurat harus berjalan beriringan dengan evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan PDAM dalam jangka panjang.

Andi Tenri Uji juga mendorong jajaran teknis PDAM untuk mempercepat penanganan setiap pengaduan masyarakat, termasuk laporan mengenai kebocoran jaringan. Menurutnya, kebocoran yang tidak segera ditangani berpotensi memperbesar persoalan distribusi air di tengah keterbatasan pasokan.

“Sebagai wakil rakyat, tugas kami adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak terabaikan,” tegasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja lebih responsif menghadapi kondisi kekeringan yang terjadi saat ini. Baginya, keterbatasan sumber daya akibat musim kemarau tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses terhadap kebutuhan paling mendasar.

“Makassar tidak boleh menyerah kepada kemarau. Jangan sampai ada keluarga yang harus menghadapi keran kering tanpa mendapatkan perhatian dan solusi,” pungkas Andi Tenri Uji.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar Bidang BUMN, Perdagangan, Industri dan UMKM Vaisjal Arifin menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap masyarakat dan aktivitas perekonomian.

“Kami memahami dalam situasi tertentu dapat terjadi gangguan pada rantai pasok, distribusi maupun sistem kelistrikan. Namun, masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan tersebut,” tegasnya dalam pernyataan sikap,  Jum’at 11 September 2026.

Menurutnya, BBM, LPG 3 Kg dan listrik merupakan kebutuhan fundamental masyarakat. Ketiganya tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menopang mobilitas warga, perdagangan, industri, pelayanan publik dan keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kelangkaan BBM, kata Vais, berpotensi menimbulkan antrean panjang, meningkatkan biaya transportasi dan distribusi, serta memicu kenaikan harga barang dan jasa. Sementara keterbatasan LPG 3 Kg dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang mengandalkan LPG dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Hal serupa terjadi akibat pemadaman listrik bergilir dengan durasi yang semakin panjang. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan biaya tambahan dan kerugian bagi UMKM, toko, rumah makan, usaha produksi, perkantoran hingga sektor industri.

Atas kondisi tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Makassar mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar segera mengambil langkah konkret dan terkoordinasi untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM dan LPG 3 Kg di seluruh wilayah Makassar.

PDI Perjuangan juga meminta Pertamina memberikan penjelasan terbuka terkait penyebab kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg, termasuk kondisi stok, distribusi dan langkah penanganan yang dilakukan.

Sementara kepada PLN, PDI Perjuangan meminta informasi yang transparan dan akurat mengenai penyebab pemadaman bergilir, wilayah terdampak, estimasi durasi pemadaman serta target normalisasi sistem kelistrikan.

“PLN juga perlu memprioritaskan fasilitas pelayanan publik, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, pusat kegiatan ekonomi masyarakat serta sektor strategis yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, PDI Perjuangan meminta perhatian khusus bagi UMKM dan pelaku usaha kecil yang mengalami kerugian akibat terganggunya pasokan energi. Pengawasan distribusi BBM dan LPG 3 Kg juga dinilai perlu diperketat untuk mencegah penimbunan, penyalahgunaan distribusi, permainan harga maupun praktik lain yang merugikan masyarakat.

DPC PDI Perjuangan Makassar turut mendorong pemerintah dan stakeholder terkait menyediakan posko pengaduan serta mekanisme penanganan cepat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh BBM, LPG 3 Kg maupun pelayanan kelistrikan.

Menurutnya, ketersediaan energi merupakan salah satu fondasi utama perekonomian daerah. Jika persoalan tersebut berlangsung lama tanpa solusi yang jelas, dampaknya dapat merembet pada kenaikan biaya produksi dan distribusi, harga kebutuhan pokok hingga penurunan daya beli masyarakat.

“Kami meminta seluruh pihak terkait tidak saling melempar tanggung jawab, tetapi duduk bersama mencari solusi yang cepat, terukur dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

PDI Perjuangan, lanjutnya, tetap mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas energi dan perekonomian daerah. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan transparansi, akuntabilitas dan keberpihakan kepada rakyat.

“Masyarakat Makassar berhak mendapatkan BBM yang tersedia, LPG 3 Kg yang mudah diperoleh dengan harga sesuai ketentuan, serta pasokan listrik yang andal dan berkeadilan. Jangan sampai masyarakat diminta terus bersabar, sementara kepastian solusi tidak pernah diberikan,” pungkasnya.

DPC PDI Perjuangan Kota Makassar menyatakan akan terus mencermati perkembangan persoalan tersebut dan mendorong pemerintah, Pertamina, PLN serta seluruh stakeholder terkait segera mengambil langkah nyata untuk melindungi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan perekonomian Kota Makassar.

ARW mendesak PT Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan pasokan dan distribusi BBM di Makassar. Menurutnya, kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak langsung terhadap pekerja, pelaku usaha, hingga pengguna transportasi umum.

“Kondisi ini sangat merugikan masyarakat. Antrean panjang di berbagai titik SPBU jelas mengganggu aktivitas warga. Ini kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi negara,” ujar ARW.

Sorotan tersebut sebelumnya telah disampaikan ARW dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Pertamina, Selasa (8/9/2026). Dalam rapat itu, ARW meminta Pertamina melakukan koordinasi cepat dan konkret guna memastikan pasokan BBM di Makassar kembali normal.

“Saya sudah sampaikan langsung ke Pertamina dalam RDP kemarin. Ini bukan sekadar masukan, tapi permintaan agar segera ditindaklanjuti di lapangan. Masyarakat tidak boleh terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.

ARW juga meminta Pertamina memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait penyebab kelangkaan, langkah penanganan yang dilakukan, serta target waktu pemulihan pasokan BBM di Makassar.

Ia menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga kondisi pasokan kembali normal.

“Pemerintah, dalam hal ini Pertamina, harus hadir dan merespons cepat. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan karena persoalan distribusi yang seharusnya bisa diantisipasi,” pungkas ARW.

Ridwan mendesak PT PLN (Persero) segera menuntaskan persoalan sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemadaman berulang tidak boleh dibiarkan karena telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan hingga pelayanan kesehatan.

“Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat modern. Ketika pemadaman terjadi berulang kali, yang dirugikan bukan hanya kenyamanan, tapi juga aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Ridwan.

Menindaklanjuti keluhan masyarakat, Ridwan mengaku telah meminta PLN melakukan perbaikan secara menyeluruh, termasuk memperkuat infrastruktur dan memastikan keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan.

Ia juga meminta PLN terbuka kepada publik mengenai penyebab pemadaman serta langkah konkret yang dilakukan untuk mencegah gangguan serupa kembali terjadi.

“Kami akan terus mengawal dan memastikan PLN bertanggung jawab penuh atas pelayanan kepada masyarakat. DPR RI hadir untuk memastikan hak masyarakat atas energi yang andal benar-benar terpenuhi,” tegasnya.

Ridwan menegaskan, persoalan listrik di Sulawesi Selatan harus segera mendapat solusi konkret, bukan sekadar penjelasan, mengingat listrik menjadi kebutuhan vital bagi kehidupan dan aktivias masyarakat.

Kebakaran tersebut berdampak pada 19 rumah, terdiri dari 17 rumah rusak berat dan dua rumah rusak ringan. Sebanyak 29 kepala keluarga atau 93 jiwa kini harus menghadapi kondisi darurat setelah kehilangan tempat tinggal.

Di lokasi pengungsian, Andi Tenri Uji menemui langsung warga sekaligus menyerahkan bantuan logistik berupa air mineral, mi instan, biskuit dan makanan ringan.

Kepala Asrama Mattoanging, Yunus, mengapresiasi kepedulian tersebut. Menurutnya, kehadiran langsung legislator di tengah warga menunjukkan perhatian terhadap kondisi korban.

“Bantuan ini sangat berdampak bagi warga. Kami melihat beliau tidak hanya mendengar, tetapi datang dan melihat langsung kondisi kami di sini,” ujar Yunus.

Ia berharap kepedulian terhadap korban kebakaran terus berdatangan dari berbagai pihak karena warga masih membutuhkan bantuan untuk menjalani masa pemulihan.

“Kami berharap yang lain juga terbuka mata dan hatinya untuk datang membantu warga di sini. Kondisi warga masih membutuhkan banyak bantuan,” katanya.

Penyebab Kebakaran Masih dalam Pemeriksaan

Yunus juga meluruskan informasi terkait penyebab kebakaran yang disebut berasal dari tiang listrik. Ia menegaskan informasi tersebut tidak tepat.

“Bukan dari tiang listrik. Api berasal dari rumah, tetapi penyebab pastinya masih dalam pengecekan,” jelasnya.

Dengan demikian, penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil pemeriksaan pihak berwenang.

Sementara itu, Andi Tenri Uji menegaskan penanganan korban tidak boleh berhenti pada bantuan awal. Ia mendorong adanya pendampingan dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar serta instansi terkait untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi.

“Kami hadir untuk memastikan kebutuhan mendesak warga terpenuhi. Musibah ini adalah duka kita bersama. Jangan sampai warga merasa menghadapi semuanya sendiri,” ujar Andi Tenri Uji.

Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Makassar sekaligus Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan itu juga mendorong pendataan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi serta pengurusan dokumen kependudukan yang kemungkinan rusak atau hilang akibat kebakaran.

Ia menegaskan, kepedulian kepada masyarakat harus diwujudkan melalui kerja nyata, terutama ketika warga sedang menghadapi musibah.

Kebakaran di Asrama Mattoanging memang telah dipadamkan, namun proses pemulihan bagi 29 KK atau 93 jiwa korban masih membutuhkan dukungan berbagai pihak.

Ridwan menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan secara serius dan tidak sekadar menjadi respons darurat tahunan. Berdasarkan data yang diterimanya, ribuan titik panas terpantau di sejumlah wilayah Kalimantan, sementara kabut asap mulai berdampak pada aktivitas dan kesehatan masyarakat.

“Ini bukan lagi semata-mata soal cuaca. Ini menyangkut nyawa dan hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan serta udara yang sehat,” tegas Ridwan.

Menurutnya, terdapat empat hal utama yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan memperkuat sistem pencegahan dini.

Kedua, mempercepat dan memperluas operasi pemadaman dengan memperkuat koordinasi personel gabungan TNI, Polri, BNPB, dan Manggala Agni, termasuk dukungan udara serta operasi modifikasi cuaca, khususnya di kawasan lahan gambut.

Ketiga, Ridwan mendorong penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap korporasi maupun perorangan yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan. Transparansi data titik panas juga dinilai penting agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.

Keempat, pemerintah diminta memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap, termasuk ketersediaan masker, kesiapan fasilitas kesehatan, serta kebijakan peliburan sekolah di wilayah dengan kondisi kabut asap yang membahayakan.

“Rakyat Kalimantan sudah terlalu lama hidup dengan ancaman asap setiap tahun. DPR akan terus mengawal agar penanganan karhutla tidak berhenti pada seremoni tanggap darurat, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan, mulai dari tata kelola lahan gambut hingga penguatan pencegahan sejak dini,” pungkas Ridwan.

Instruksi tersebut disampaikan melalui Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Kamis (20/8/2026). Kapal Laksamana Malahayati diberangkatkan untuk bergabung dengan tim Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan serta relawan kesehatan yang telah lebih dahulu berada di wilayah terdampak bencana, khususnya di Flores dan sekitarnya.

“Sesuai dengan instruksi Ibu Megawati Soekarnoputri, hari ini PDI Perjuangan mengirimkan Kapal Laksamana Malahayati untuk bergabung bersama tim Baguna dan relawan kesehatan yang telah datang di wilayah bencana di Flores dan sekitarnya,” kata Hasto Kristiyanto.

Kapal Laksamana Malahayati membawa berbagai bantuan kemanusiaan, mulai dari obat-obatan dan kebutuhan logistik hingga tenda, tandon air, serta berbagai perlengkapan lain yang dibutuhkan masyarakat terdampak gempa.

Selain membawa bantuan, kapal tersebut juga akan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Kehadiran Rumah Sakit Apung Kapal Laksamana Malahayati diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan darurat dan membantu memenuhi kebutuhan kesehatan warga di tengah kondisi pascabencana.

PDI Perjuangan akan memprioritaskan pelayanan dan penyaluran bantuan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Sejumlah wilayah terdampak masih mengalami kendala akses akibat terputusnya jalur transportasi darat.

Melalui jalur laut dan pesisir, Kapal Laksamana Malahayati diharapkan dapat menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah terisolasi agar bantuan logistik dan pelayanan kesehatan dapat segera diberikan kepada warga yang membutuhkan.

Pengiriman Rumah Sakit Apung tersebut menjadi bagian dari respons kemanusiaan PDI Perjuangan atas bencana gempa yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur, sekaligus menjalankan instruksi Megawati Soekarnoputri agar seluruh jajaran partai bergerak cepat membantu masyarakat yang terdampak bencana.