Ridwan menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan secara serius dan tidak sekadar menjadi respons darurat tahunan. Berdasarkan data yang diterimanya, ribuan titik panas terpantau di sejumlah wilayah Kalimantan, sementara kabut asap mulai berdampak pada aktivitas dan kesehatan masyarakat.

“Ini bukan lagi semata-mata soal cuaca. Ini menyangkut nyawa dan hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan serta udara yang sehat,” tegas Ridwan.

Menurutnya, terdapat empat hal utama yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan memperkuat sistem pencegahan dini.

Kedua, mempercepat dan memperluas operasi pemadaman dengan memperkuat koordinasi personel gabungan TNI, Polri, BNPB, dan Manggala Agni, termasuk dukungan udara serta operasi modifikasi cuaca, khususnya di kawasan lahan gambut.

Ketiga, Ridwan mendorong penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap korporasi maupun perorangan yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan. Transparansi data titik panas juga dinilai penting agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.

Keempat, pemerintah diminta memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap, termasuk ketersediaan masker, kesiapan fasilitas kesehatan, serta kebijakan peliburan sekolah di wilayah dengan kondisi kabut asap yang membahayakan.

“Rakyat Kalimantan sudah terlalu lama hidup dengan ancaman asap setiap tahun. DPR akan terus mengawal agar penanganan karhutla tidak berhenti pada seremoni tanggap darurat, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan, mulai dari tata kelola lahan gambut hingga penguatan pencegahan sejak dini,” pungkas Ridwan.

Instruksi tersebut disampaikan melalui Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Kamis (20/8/2026). Kapal Laksamana Malahayati diberangkatkan untuk bergabung dengan tim Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan serta relawan kesehatan yang telah lebih dahulu berada di wilayah terdampak bencana, khususnya di Flores dan sekitarnya.

“Sesuai dengan instruksi Ibu Megawati Soekarnoputri, hari ini PDI Perjuangan mengirimkan Kapal Laksamana Malahayati untuk bergabung bersama tim Baguna dan relawan kesehatan yang telah datang di wilayah bencana di Flores dan sekitarnya,” kata Hasto Kristiyanto.

Kapal Laksamana Malahayati membawa berbagai bantuan kemanusiaan, mulai dari obat-obatan dan kebutuhan logistik hingga tenda, tandon air, serta berbagai perlengkapan lain yang dibutuhkan masyarakat terdampak gempa.

Selain membawa bantuan, kapal tersebut juga akan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Kehadiran Rumah Sakit Apung Kapal Laksamana Malahayati diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan darurat dan membantu memenuhi kebutuhan kesehatan warga di tengah kondisi pascabencana.

PDI Perjuangan akan memprioritaskan pelayanan dan penyaluran bantuan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Sejumlah wilayah terdampak masih mengalami kendala akses akibat terputusnya jalur transportasi darat.

Melalui jalur laut dan pesisir, Kapal Laksamana Malahayati diharapkan dapat menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah terisolasi agar bantuan logistik dan pelayanan kesehatan dapat segera diberikan kepada warga yang membutuhkan.

Pengiriman Rumah Sakit Apung tersebut menjadi bagian dari respons kemanusiaan PDI Perjuangan atas bencana gempa yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur, sekaligus menjalankan instruksi Megawati Soekarnoputri agar seluruh jajaran partai bergerak cepat membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Oleh: Fajar Ahmad Huseini

Ketua DPD Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sulawesi Selatan

Teringat sebuah memori di masa pemerintahan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), saat wartawan salah satu media nasional bertanya ke beliau. Yang kira-kira kurang lebih seperti ini muatan pertanyaan dan jawabanya, kenapa Gus Dur terlalu sering melancong ke luar negeri untuk kunjungan resmi ke beberapa negara, sementara kondisi domestik dalam negeri kita sendiri begitu banyaknya deretan persoalan terjadi yang harus diselesaikan?. Dengan santainya khas Gus Dur menjawab bahwa, “justru karena persoalan kompleks yang terjadi di dalam negeri, itu adalah impact (dampak) dari muara penyebabnya yang berada di luar negeri, makanya kenapa saya harus intens kunjungan resmi ke beberapa negara untuk upaya penyelesaiannya, ungkap Gus Dur.

Jawaban seorang Gus Dur memang sekilas terdengar simpel dan sederhana saja, tapi sungguhnya justru di situlah letak akar dan alur persoalan dan tantangan yang paling serius dalam proses perjalanan bangsa kita kemarin, hari ini, dan ke depannya. Realita eskalasi globalisasi tidak pernah ramah dan aman, karena motif kolonialisme dan imperialisme masih saja menjadi pusaran problem kronis yang terus saja berdenyut dalam setiap nafas ketegangannya.

Menatap realitas globalisasi tentunya bukan hal sederhana sehubungan dengan berbagai kompleksitas ancamannya, yang kemudian meniscayakan betapa pentingnya kesadaran akan ketahanan struktur fondasi dan strategi adaptasi, untuk menentukan sikap (baca: berdasarkan prinsip asas konstitusional atas kebijakan luar negeri RI) dalam berbagai konteks kepentingannya pada kerangka pertimbangan mitigasi kedaulatan kita sebagai bangsa, sebelum meletakkan setiap harapan.

Sebagaimana beban sejarah kelam ratusan tahun akibat malapetaka penjajahan, mestinya bangsa Indonesia sudah lebih dari cukup agar bisa terbentuknya konsistensi ketegasan sikap “kesadaran prinsipilnya” dalam menentukan arah dari setiap kebijakan pemerintah kita.

Bebas aktif sebagai prinsip mendasar kebijakan luar negeri kita, hingga hari ini kenyataannya hanya menjadi slogan tanpa ruh dan makna sama sekali. Ini terungkap dengan jelas pada ruang publik, misalnya salah satunya bagaimana kita saksikan bersama, setiap keputusan kerjasama soal investasi negara asing dalam mengelola kekayaaan sumber daya alam kita yang sangat luar bisa besar nilainya menguap begitu saja. Tanpa pernah bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat Indonesia secara berkeadilan, terkhusus daerah yang memiliki sumber daya alam tersebut.

Artinya, kebijakan otoritas kuasa selalu saja berjalan pada ‘ruang-ruang gelap’ kesepakatan ketika mengelola kerjasama kekayaan sumber daya alam ibu pertiwi antara pemerintah dengan pihak asing. Dan pastinya kewajiban menjalankan asas konstitusional – transparansi selalu saja dikunci rapat, tanpa ada sama sekali terbukanya ruang komunikasi dialogis dua arah dalam pelibatan partisipasi publik.

Fakta sejarah ini terjadi sejak awal pemerintahan rezim Orde Baru, yang hanya berselang hitungan bulan saja setelah Presiden pertama kita Ir. Soekarno digulingkan, seketika itu juga kekayaan perut bumi Papua langsung dieksploitasi yang “diserahkan penuh secara irasional” kepada pihak pemerintah Amerika. Roda ketidakadilan akhirnya terus saja bergulir hingga hari ini dan penulis tanpa ragu harus mengatakan bahwa, rakyat Indonesia selama ini hanya berdelusi tentang arti kemerdekaan.

Wajah ketidakadilan dari berbagai investigasi penelitiannya sehubungan pembacaan perjalanan sejarah sosio-ekonomi kita, walaupun telah direspon dengan berbagai upaya koreksi atau kritik yang diperjuangkan para ekonom dan akademisi, tapi hingga saat ini tetap saja belum bisa memberikan keadilan yang diharapkan. Pertanyaannya, entah sampai kapan rakyat Indonesia harus menyaksikan kegetiran pentas ironi yang menimpa negerinya?. Berulang kali Pasal 33 UUD 1945 telah “diludahi” oleh kekuasaan.

Kedaulatan yang rapuh

“Negara yang gagal menegakkan keadilan, bukanlah sebuah negara melainkan sekedar sekumpulan perampok yang terorganisir”. (Socrates).

Keserakahan suatu rezim yang buta empati keadilan dan kemanusiaannya niscaya menjadi penyebab utama rapuhnya eksistensi kedaulatan sebuah bangsa, karena faktor tersebut yang begitu cepat akan menggerogoti akar ketahanannya.

Spirit nasionalisme sebagai pijakan fondasi sangat ditentukan pada sejauh mana seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan tingkat kesejahteraan dan keadilannya sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan harus itu bekerja. Pada titik ini capaian keadilan sosial politik-ekonomi kita adalah indikator yang menjadi timbangannya, tanpa upaya keberpihakan political will terhadap strategi pembangunan negara akan pertimbangan serius pada faktor tersebut, jangan pernah bermimpi untuk bisa menjaga stabilitas nafas parsatuan dalam kerangka nasionalisme, yang telah diamanahkan sebagai warisan hasil pengorbanan dan perjuangan luar biasa dari para pendiri republik ini.

Fakta-fakta masalah serius terkonfirmasi bagaimana gejolak Provinsi Aceh baru-baru ini di pemberitaan media mainstream dan juga viral pada media sosial, ketika bendera merah putih diturunkan dan digantikan dengan bendera bulan bintang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta di Kalimantan muncul sentimennya perlawanan ketidakadilan pembangunan maka berkibarlah bendera Borneo Raya. Sementara pada wilayah Timur Indonesia tepatnya di Maluku Utara juga terjadi peristiwa sentimen yang sama dan terlihat kasat mata, sehingga pihak Sultan Ternate dan Tidore telah beberapa kali mengungkapkan rasa kekecewaannya secara terbuka di ruang publik Indonesia.

Konteks ini sangat berkaitan akibat ketidakadilan yang sangat dirasakan sudah mencapai ambang batasnya, misalnya salah satu penyebabnya adalah problem besar buntunya arah reformasi agraria berkeadilan, yang hanya sekedar menjadi slogan basa basi. Dan persoalan yang telah berlarut-larut soal Gerakan Papua Merdeka (OPM).

Poin substansi penekannya adalah kekuasaan jangan pernah abai, apalagi menganggap sepele menyaksikan deretan fakta-fakta persoalan belakangan ini, karena taruhannya akan dibayar dengan resiko yang sangat fatal yakni ancaman disintegrasi bangsa!.

Inkonsistensi konstitusional akibat cacat logika

Uraian bersifat fenomenologis pada paparan tulisan sederhana ini, dalam membaca benang merahnya dari awal paragraf adalah soal ‘arah kebijakan dan keberpihakannya’, yang akan sangat ditentukan oleh kerjasama pemerintah kita dengan pihak “negara mana dan aliansinya” ketika kesepakatan kerjasama politik-ekonomi luar negeri itu dijalankan.

Sebagai landasan salah satu referensi teraktual seputar diskursus pendalaman tema ini, mengutip garis besar ringkasan analisa pembacaan Samir Amin, salah seorang ahli ekonomi dan pengamat globalisasi (ilmuwan politik), yang berlatar belakang pemikir Marxisme terkemuka asal Mesir-Prancis, yang dikenal luas sebagai pelopor konsep teori ketergantungan (dependency theory).

Samir, “Gurita tentakel sistem kapitalisme tidak bekerja secara parsial; ia sesungguhnya hadir sebagai rezim finansial dan Rantai Pasok Global yang sitematis melintasi batas negara. Mengurung arah perjuangan hanya di tingkat lokal—tanpa terhubung dengan jaring perlawanan lintas negara—menciptakan ketimpangan skala yang sangat tidak berimbang antara resiko ancaman yang dihadapi dan strategi yang digunakan.

Harapan “Dunia yang Hendak Kita Wujudkan,” Samir Amin menekankan bahwa karena hegemoni eksploitasi beroperasi di tingkat imperialis global, maka solidaritas tidak boleh berhenti di batas teritorial negara atau kawasan. Bagaimana setiap langkah perjuangan di tapak tetap menjadi fondasi, namun ia wajib ditautkan ke dalam simpul koneksi internasionalisme agar mampu menginterupsi dan menghentikan alur akumulasi hegemoni modal transnasional.

Secara umum analisa Samir Amin bukanlah hal yang baru, sejatinya hampir menjelang satu abad lalu alur dan muatan eskalasi global dari berbagai resiko ancamannya sangat dipahami oleh para tokoh pendiri bangsa, itu terekam dan bisa dilihat pada karya tulis yang dirangkum pada buku-buku mereka seperti, karya Sang Proklamator Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Tan Malaka, Sutan Sjahrir dan para pemuda-pemudi pejuang revolusioner lainnya pada masa itu.

Terbukti dalam catatan sejarah dunia pada saat Bung Karno mencetuskan gagasannya dan melaksanakan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada Tahun 1955 silam di Bandung. Yang melahirkan konsensus kolosal yang sangat strategis untuk tujuan cita-cita keadilan eskalasi global dengan merekomendasikan rumusan Dasasila Bandung.

Sayang seribu sayang, baru-baru ini sikap resmi pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan untuk bergabung dengan Board of Peace (BOP) versi Donald Trump. Sebagaimana telah diketahui bersama dalam keanggotaan resminya ada Benjamin Netanyahu, padahal Perdana Menteri Israel itu telah dijatuhkan vonis resmi, karena telah terbukti melakukan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Mahkamah Peradilan Internasional. Sebagaimana pernah ditegaskan salah seorang aktivis HAM dan peneliti senior Bung Al Araf di beberapa media TV nasional, yang menyatakan, “bagaimana mungkin pemerintah kita bisa duduk bersama satu meja dengan penjahat perang untuk membicarakan solusi perdamaian dan keadilan dunia?.”

Tanpa perlu panjang lebar menguraikan hal ini lebih jauh lagi bahwa, kita semua pastinya bisa menilai dengan mudah keputusan kebijakan pemerintah Indonesia menjadi anggota BOP tersebut adalah bentuk inkonsistensi dan cacat logika terhadap makna cita-cita dan harapan spirit Pancasila, UUD 1945, dan ruh Dasasila Bandung, sebagaimana harapan dan kewajiban pengejawantahan sikap niliai-nilai luhur Pancasila itu sendiri pada cakupan lebih luas – hubungan internasional.

Makassar, 17 Agustus 2026

Bantuan tersebut disalurkan sebagai bentuk kepedulian ARW yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan terhadap warga yang terdampak musibah kebakaran.

Kebakaran yang terjadi beberapa hari sebelumnya itu menghanguskan sedikitnya 37 rumah. Berdasarkan hasil asesmen awal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, sebanyak 245 jiwa terdampak dalam peristiwa tersebut. Dua warga juga dilaporkan mengalami luka-luka.

Dari 37 rumah yang terdampak, sebanyak 20 rumah berada di wilayah RT 03/RW 04, sedangkan 17 rumah lainnya berada di RT 04/RW 04.

Bantuan dari ARW diserahkan melalui tim ARW Center yang dipimpin Lukman Jaya Gito. Bantuan tersebut berupa beras, puluhan dos mi instan, serta puluhan dos air mineral untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak.

Lukman Jaya Gito mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian ARW terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Bapak Ridwan A. Wittiri kepada warga yang menjadi korban kebakaran. Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama berada di lokasi pengungsian,” ujar Gito.

Menurutnya, warga korban kebakaran saat ini masih membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, ARW Center berupaya hadir membantu masyarakat yang terdampak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kami berharap kondisi warga segera pulih dan mereka dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Tentu, dukungan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan,” katanya.

Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban warga sekaligus menjadi bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah.

Dalam sambutan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel H. Ridwan Andi Wittiri (ARW) yang dibacakan Bendahara DPD PDI Perjuangan Sulsel, Risfayanti Muin, ditegaskan bahwa kemerdekaan harus dimaknai sebagai momentum untuk terus memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Bung Karno telah mengingatkan kita bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tugas kita adalah terus melangkah melewati jembatan emas itu, memastikan kemerdekaan benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar ARW dalam sambutannya.

Ia menegaskan, semangat kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata dan keberpihakan kepada rakyat.

“Jangan pernah lelah berjuang untuk rakyat, jangan pernah berhenti bekerja untuk rakyat, dan jangan pernah kehilangan keyakinan bahwa kekuatan rakyat adalah kekuatan utama bangsa ini,” tegasnya.

ARW juga menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan berpotensi menjadi negara maju, mandiri, kuat, serta disegani. Namun, menurutnya, masa depan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui perjuangan bersama.

“Saya yakin masa depan Indonesia cerah, saya yakin Indonesia akan bangkit menjadi negara yang maju, mandiri, kuat dan hebat. Namun masa depan itu tidak akan datang dengan sendirinya. Masa depan harus kita perjuangkan bersama, dengan kerja keras, keberanian, persatuan dan semangat gotong royong,” pungkasnya.

Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut diikuti seluruh jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Sulsel, badan dan sayap partai, legislator PDI Perjuangan, pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, serta pengurus PAC PDI Perjuangan se-Kota Makassar.

Dalam pelaksanaan upacara, Risfayanti Muin bertindak sebagai Inspektur Upacara, Marthen sebagai Komandan Upacara, William sebagai pembaca teks Pancasila, Veranika sebagai pembaca teks Pembukaan UUD 1945, serta Moh. Fikhran Alimuddin dan Busmanin Muin sebagai pembaca doa.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai lomba rakyat yang diikuti seluruh peserta. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat gotong royong, sekaligus menjadi momentum mempererat soliditas serta kebersamaan kader PDI Perjuangan Sulsel dalam memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia.

Kabar duka tersebut disampaikan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif, Ar Sony.
Menurut Ar Sony, jenazah almarhum dijadwalkan tiba di Makassar sekitar pukul 19.00 WITA dan selanjutnya dibawa ke rumah duka di Jalan Kakatua II, Kota Makassar. Almarhum rencananya dimakamkan pada Kamis, 13 Agustus 2026, di TPU Panaikang Makassar.

Kepergian H. A. Erwin Hatta Sulolipu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, serta jajaran pengurus dan kader PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, khususnya DPC PDI Perjuangan Kota Makassar.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, H. Ridwan A. Wittiri, menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian almarhum.
“Almarhum orang baik, bersahaja dan beliau teman diskusi yang baik. Semoga arwah almarhum mendapat tempat yang layak di sisi-Nya dan diampuni semua kesalahannya,” ujar Ridwan A. Wittiri.

Ucapan duka juga disampaikan mantan Wali Kota Makassar yang juga pengurus DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, Danny Pomanto. Melalui unggahan Story WhatsApp, Danny mengenang almarhum sebagai sosok sahabat sejati yang selalu hadir dalam suka maupun duka.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Engkau telah membuktikan menjadi sahabat sejati. Sahabat di kala senang maupun susah. Selamat jalan saudaraku,” tulis Danny.

Semasa hidupnya, H. A. Erwin Hatta Sulolipu dikenal sebagai tokoh pemuda dan organisatoris yang aktif di Kota Makassar. Ia dipercaya memimpin Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Makassar untuk periode 2023–2027 setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) IX MPC Pemuda Pancasila Kota Makassar.

Kepergian almarhum pun mendapat perhatian luas dari jajaran pengurus dan kader PDI Perjuangan. Ungkapan belasungkawa dan doa terus mengalir sebagai bentuk penghormatan sekaligus dukungan moril kepada Hj. A. Suhada Sappaile dan keluarga yang tengah berduka.

Keluarga besar PDI Perjuangan Sulawesi Selatan dan Kota Makassar menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum H. A. Erwin Hatta Sulolipu mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

Bantuan berupa uang tunai diserahkan oleh Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPC PDI Perjuangan Kota Makassar, Hasniati, kepada salah seorang pengurus ranting PDI Perjuangan yang rumahnya terdampak kebakaran.

Penyerahan bantuan turut dihadiri Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan yang juga Anggota DPRD Kota Makassar, Mesakh Raymond Rantepadang, bersama jajaran Pengurus PAC PDI Perjuangan Panakkukang dan pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Makassar.

Hasniati mengatakan, kehadiran partai di lokasi bencana merupakan bentuk solidaritas terhadap kader yang sedang menghadapi musibah.

“Musibah ini menjadi duka kita bersama. Karena itu, kami hadir untuk memberikan dukungan moril maupun bantuan agar korban tidak merasa sendiri menghadapi cobaan ini. Semoga bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban keluarga,” ujarnya.

Lanjutkan Aksi Cepat PDI Perjuangan, BMI Makassar Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Tallo

Respon Cepat : PDI Perjuangan Makassar Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Kec. Tallo

Menurut Hasniati, semangat gotong royong harus terus dijaga sebagai bagian dari budaya partai dalam merespons setiap persoalan yang dihadapi kader maupun masyarakat.

Sementara itu, Mesakh menegaskan bahwa kepedulian sosial harus diwujudkan melalui tindakan nyata.

“PDI Perjuangan mengajarkan kadernya untuk selalu hadir bersama rakyat. Nilai itu harus diwujudkan dalam aksi nyata, terutama ketika ada masyarakat maupun kader yang sedang mengalami kesulitan,” kata Mesakh.

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 01.10 WITA menghanguskan empat unit rumah dan sejumlah kendaraan milik warga. Berkat respons cepat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke rumah-rumah di sekitarnya.

DPC PDI Perjuangan Kota Makassar berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban para korban sekaligus menjadi penyemangat untuk bangkit kembali setelah musibah.

Bukan kali ini saja PDI Perjuangan Makassar hadir ditengah-tengah korban kebakaran sembari memberikan bantuan, kebakaran hebat yang menghanguskan puluhan rumah di Kec. Tallo kemarin, kader Banteng hadir disana, DPC hadir, organisasi sayapnya juga hadir termasuk legislator DPRD Provinsi juga hadir.

Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi itu menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah janji politik, melainkan komitmen pribadi yang telah ia niatkan sejak sebelum mengikuti Pemilu 2024. Menurutnya, gaji sebagai anggota DPRD merupakan hak yang melekat pada jabatan, namun di saat yang sama juga mengandung tanggung jawab moral untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Komitmen tersebut mulai direalisasikan melalui berbagai program bantuan kesehatan. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan kepada pasien rawat inap, terutama ibu yang melahirkan dan anak-anak yang sedang menjalani perawatan. Program itu dibiayai dari gaji yang diterimanya sebagai anggota DPRD Sulsel.

Selain bantuan bagi pasien, dr. Fadli juga tengah mempersiapkan program layanan ultrasonografi (USG) gratis bagi masyarakat yang membutuhkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ia berharap keberadaannya di DPRD Sulsel dapat memperluas jangkauan program-program kemanusiaan yang selama ini telah dijalankannya.

Bagi dr. Fadli, amanah sebagai wakil rakyat bukan sekadar menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, seluruh gaji yang diterimanya akan terus dialokasikan untuk membantu warga yang membutuhkan, khususnya di sektor kesehatan.

Oleh: Makmur Idrus

Memasuki hari kedua penerapan kebijakan pemilahan sampah di Kota Makassar, Minggu, 2 Agustus 2026, belum waktunya Pemerintah Kota Makassar menyatakan kebijakan ini berhasil. Namun, belum adil pula apabila masyarakat langsung menyebutnya gagal. Dua hari pertama seharusnya menjadi masa untuk melihat kelemahan sistem, memperbaiki koordinasi, dan memastikan tidak ada sampah yang akhirnya membusuk di depan rumah warga.

Secara prinsip, kebijakan pemilahan sampah dari sumber patut didukung. Kota Makassar tidak mungkin terus bergantung pada pola lama: sampah dicampur di rumah, diangkut tanpa pemilahan, kemudian seluruhnya ditumpuk di TPA Tamangapa. Kondisi TPA yang telah kelebihan kapasitas serta tuntutan penghentian praktik open dumping memang mengharuskan pemerintah mengambil langkah berani.

Pemkot Makassar menerbitkan Instruksi Wali Kota Nomor 1 Tahun 2026 tentang penghentian praktik pembuangan sampah terbuka serta Instruksi Wali Kota Nomor 3 Tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Tamangapa hanya menerima sampah residu, sedangkan sampah organik dan anorganik harus dipilah dan diolah terlebih dahulu.

Hasil hari pertama memang memperlihatkan perkembangan yang menarik. Lima truk dari beberapa kecamatan sempat dilarang masuk karena membawa sampah yang belum dipilah. Setelah dilakukan pemilahan, truk tersebut baru diizinkan memasuki TPA. Kepala UPT TPA Tamangapa juga menyebut sekitar 80 persen armada yang masuk telah membawa sampah terpilah. Volume sampah yang masuk dilaporkan turun dari sekitar 700–800 ton menjadi kurang lebih 200 ton.

Angka tersebut terlihat menggembirakan. Akan tetapi, pemerintah tidak boleh terburu-buru menjadikannya sebagai ukuran keberhasilan. Berkurangnya sampah yang masuk ke TPA belum otomatis berarti sampah telah dikelola dengan baik. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: ke mana perginya sampah yang tidak lagi masuk ke TPA?

Apakah sampah organik benar-benar telah diolah menjadi kompos? Apakah sampah anorganik telah masuk ke bank sampah? Ataukah sebagian masih tertinggal di rumah, lorong, TPS, kendaraan pengangkut, atau tempat penampungan sementara? Jangan sampai TPA terlihat lebih bersih karena tumpukan sampahnya hanya dipindahkan ke lingkungan permukiman.

Kekhawatiran itu mulai muncul pada hari pertama. Sejumlah warga mengeluhkan sampah organik yang telah dipisahkan justru tidak diangkut. Warga mempertanyakan bagaimana mereka harus mengolah sampah basah, sementara tidak semua rumah mempunyai halaman, komposter, lubang biopori, atau lahan untuk mengolah sampah secara mandiri. Di wilayah lain, pengangkutan dilaporkan tetap berjalan dan sampah kering disalurkan melalui RT menuju bank sampah. Perbedaan perlakuan antardaerah ini menunjukkan bahwa mekanisme di lapangan belum sepenuhnya seragam.

Pernyataan DLH bahwa sampah yang telah dipilah tetap harus diangkut perlu dijadikan satu komando bagi seluruh kecamatan dan petugas kebersihan. Jangan sampai kepala dinas mengatakan tetap diangkut, tetapi petugas di lorong meninggalkannya karena menerima instruksi yang berbeda. Dalam pelayanan publik, kebingungan petugas pada akhirnya selalu menjadi beban masyarakat.

Pemkot juga menyatakan akan menyiapkan armada khusus untuk mengangkut sampah organik secara bertahap. Untuk sementara, kecamatan diminta menggunakan wadah terpisah pada kendaraan roda tiga agar sampah organik, anorganik, dan residu tidak tercampur kembali.

Di sinilah letak persoalannya. Kebijakannya sudah diberlakukan, tetapi armada khususnya baru akan disiapkan secara bertahap. Lokasi pengolahan di sejumlah kecamatan juga masih dicari, sedangkan kebutuhan sarana dan anggarannya masih akan diusulkan. Artinya, perintah kepada masyarakat berlari lebih cepat daripada kesiapan sistem pemerintah.

Ajakan menyediakan dua ember memang sederhana dan mudah dipahami. Namun, dua ember hanya menyelesaikan persoalan di dalam rumah. Setelah sampah masuk ke dalam dua ember, pemerintah wajib menjelaskan siapa yang mengangkut, kapan diangkut, menggunakan kendaraan apa, dibawa ke mana, siapa yang mengolah, dan bagaimana memastikan sampah tersebut tidak dicampur kembali.

Pemilahan sampah bukan sekadar persoalan mengganti satu tempat sampah menjadi dua atau empat wadah. Pemilahan adalah satu rangkaian sistem dari rumah tangga, petugas pengangkut, TPS, bank sampah, fasilitas pengolahan organik, hingga TPA. Apabila satu mata rantai tidak berfungsi, keseluruhan sistem akan terganggu.

Karena itu, Pemkot jangan menggunakan kalimat “sampah yang tidak dipilah tidak akan diangkut” sebagai ancaman selama sarana belum tersedia secara merata. Sampah organik yang tidak diangkut akan cepat membusuk, mengundang lalat dan tikus, menimbulkan bau, serta mengganggu kesehatan lingkungan. Hukuman kepada satu rumah dapat berubah menjadi hukuman bagi seluruh lorong.

Keputusan Pemkot memberikan masa edukasi dan evaluasi sekitar tiga bulan sebelum menerapkan sanksi merupakan langkah yang tepat. Masa tiga bulan tersebut harus dipakai untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar menghitung waktu menuju penindakan. Sosialisasi, pendampingan, penyediaan wadah, penambahan armada, serta pembangunan fasilitas pengolahan harus benar-benar terlihat hasilnya.

Pelaksanaan awal sebaiknya dipertegas terlebih dahulu pada kantor pemerintah, rumah jabatan, sekolah, rumah sakit, hotel, restoran, pasar, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan perusahaan yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menjadi contoh sebelum warga biasa dibebani sanksi.

Kritik DPRD Makassar agar kebijakan dimulai dari perangkat daerah, ASN, RT/RW, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pelaku usaha patut dipertimbangkan. DPRD juga telah mengingatkan agar sampah organik masyarakat tetap diangkut dan pemerintah tidak menganggap seluruh pengolahannya sebagai tanggung jawab rumah tangga.

Sebagai kebijakan publik, keberhasilannya harus diukur dengan data, bukan hanya berdasarkan banyaknya truk yang ditolak di pintu TPA. Pemkot perlu mengumumkan setiap pekan jumlah sampah yang dihasilkan, sampah residu yang masuk ke TPA, sampah organik yang diolah, sampah anorganik yang diserap bank sampah, jumlah wilayah yang telah memiliki fasilitas pengolahan, serta jumlah pengaduan masyarakat.

Data tersebut perlu disajikan per kecamatan dan kelurahan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui wilayah yang berhasil, wilayah yang masih tertinggal, kebutuhan armada, dan titik rawan penumpukan. Jangan semua kecamatan diperlakukan sama karena jumlah penduduk, kepadatan permukiman, ketersediaan lahan, dan volume sampahnya berbeda-beda.

Bank sampah juga harus diperkuat. Jangan hanya disebut dalam pidato, tetapi tidak memiliki modal, gudang, alat timbang, kendaraan, dan pasar yang pasti. Para pemulung serta pekerja sektor informal yang selama ini hidup dari sampah harus dilibatkan, bukan disingkirkan oleh sistem baru. Mereka justru memiliki pengalaman dalam memilah material yang masih bernilai ekonomi.

Khusus sampah organik, Pemkot perlu membangun pusat pengolahan berbasis kelurahan atau gabungan beberapa kelurahan. Pengomposan, budidaya maggot, pengolahan limbah pasar, dan pemanfaatan untuk pertanian perkotaan dapat dikembangkan. Namun, semua itu memerlukan tempat, tenaga terlatih, anggaran, pengawasan, dan kepastian pemanfaatan hasilnya.

Hari kedua ini harus menjadi peringatan bahwa mengubah kebiasaan masyarakat tidak cukup dengan instruksi. Pemerintah harus hadir dari pintu rumah sampai ke tempat pengolahan. Warga wajib memilah, tetapi pemerintah juga wajib mengangkut, mengolah, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan hasilnya.

Kita mendukung keberanian Pemkot Makassar menghentikan pola lama yang tidak sehat. Akan tetapi, keberanian membuat kebijakan harus diikuti keberanian menyediakan anggaran, armada, fasilitas, petugas, serta mekanisme pelayanan yang jelas.

Jangan sampai warga telah patuh memilah sampah, tetapi pemerintah masih sibuk memilah-milah alasan.

Pemilahan sampah harus menjadi gerakan bersama, bukan pemindahan tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat. Apabila sistemnya dipersiapkan dengan matang, Makassar dapat menjadi contoh kota yang berhasil mengelola sampah dari sumber. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setengah hati, kebijakan yang baik ini dapat berakhir menjadi tumpukan masalah baru di lorong-lorong kota.

Kebakaran yang terjadi pada Jumat dini hari menghanguskan sedikitnya 56 rumah dan menyebabkan 310 jiwa kehilangan tempat tinggal. Hingga kini, para penyintas masih bertahan di lokasi pengungsian dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam aksi sosial tersebut, BMI Kota Makassar menyalurkan bantuan berupa mie instan, puluhan dus air mineral, pakaian layak pakai, popok, pampers, pembalut wanita dan lain-lain guna untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban.

Respon Cepat : PDI Perjuangan Makassar Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Kec. Tallo

Ketua BMI Kota Makassar, Hj. A. Tenri Uji Idris, yang akrab disapa BESTie, mengatakan kehadiran BMI merupakan bentuk kepedulian sekaligus panggilan kemanusiaan untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah.

“Bantuan ini semata-mata untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang menjadi korban kebakaran. Semoga bantuan yang kami berikan dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan mereka. Jangan dilihat dari nilainya, tetapi ini adalah bentuk kepedulian PDI Perjuangan dan BMI kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah,” ujarnya.

BESTie menegaskan, semangat gotong royong dan kemanusiaan merupakan nilai yang terus dijaga oleh BMI. Karena itu, organisasi sayap PDI Perjuangan tersebut berupaya hadir secara langsung di tengah masyarakat, terutama saat menghadapi bencana.

Ia juga mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama membantu para korban mengingat besarnya dampak kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah dan memaksa ratusan warga kehilangan tempat tinggal.

Sebelumnya, DPC PDI Perjuangan Kota Makassar bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan sesaat setelah kebakaran terjadi. Sinergi antara partai dan organisasi sayap ini menjadi wujud komitmen PDI Perjuangan untuk terus hadir bersama rakyat, khususnya dalam situasi darurat dan bencana.

Diharapkan, bantuan yang terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat dapat mempercepat pemulihan kondisi para penyintas hingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.