Sumber : www.pdiperjuangan.co.id

ARSONY SH

Layaknya sebuah partai politik tentulah tujuan semua partai politik itu adalah membangun sebuah basis politik untuk target pembesaran konstituen, tanpa terkecuali partai kita khususnya di struktur DPC PDI Perjuangan Kota Makassar.

Sasaran pembesaran basis itu biasanya melakukan dua metode pendekatan yakni pendekatan teritorial wilayah dan pendekatan sektoral klasifikasi sosial masyarakat, dalam struktur klasifikasi sosial masyarakat terdapat beberapa sektor sektor kelas profesi dalam aktifitas sosial ekonominya yang tentunya setiap sektor masyarakat itu punya orientasi politik yang bersifat sektoral dan kolektif demikian juga di sektor ketenagakerjaan yang elemen intinya adalah pekerja/buruh.

Di teritorial wilayah kerja politik kita yakni di Kota Makassar kita ketahui sebagai Ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan dimana Kota ini menjadi sentra perekonomian dan gerbang awal dari masuknya investasi eksternal dalam target pasar barang dan jasa ,mengacu pada data BKPMD Sulsel untuk tahun 2015 penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang masuk ke Makassar sebesar Rp 1,922 Trilyun  serta penanaman modal asing (PMA) sebesar 348,959 dolar AS hingga triwulan ketiga di tahun 2015 menandakan bahwa makassar adalah region yang paling banyak menyerap arus modal di banding kota dan Kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan ini, artinya apa ?? secara otomatis  Kota makassar adalah wilayah yang paling banyak menyediakan unit unit kerja formal di sektor manufaktur dan non manufaktur atau perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan industri  yang berarti kota Makassar adalah Kota yang paling banyak menyerap jumlah tenaga kerja , tidak ada yang pasti mengenai jumlah tenaga kerja resmi di makassar (kelemahan data Disnaker Makassar) namun di perkirakan menurut data Kawan kawan di Serikat Buruh jumlah pekerja/buruh yang terakomodir di unit kerja dan terdaftar dalam data kependudukan kota Makassar itu dalam jumlah presentase sekitar 37% dari jumlah wajib pilih kota Makassar yang pada saat pileg 2014 lalu telah mencapai satu juta lebih wajib pilih, berdasarkan komposisi tersebut maka tidak salah jika partai menjadikan kelas Buruh sebagai target potensial dalam pembasisan kontituen .

Di lingkup kaum Buruh sendiri dalam aktivitas kesehariannya tidak lepas dari persoalan persoalan sektoral yang ekonimistis di akibatkan oleh implementasi penegakan regulasi dan aturan ketenagakerjaan yang belum begitu maksimal oleh para pihak dimana buruh menjadi unsur yang tersubordinasi di sektor tersebut oleh (pemerintah kota dan pengusaha) ,persoalan persoalan dalam dunia ketenaga kerjaan adalah implementasi langsung dari kebijakan politik pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah semisal kebijakan penerapan upah dan hak hak normatif lainnya dengan demikian Buruh mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap politik , buruh adalah sektor yang sangat potensial menjadi lapisan inti dari kekuatan politik .

Uraiannya adalah semisal penentuan upah pekerja/buruh di level regional itu melalui sebuah mekanisme yang sedikit banyaknya melibatkan lembaga legislatif di level provinsi maupun kota yang notabene PDI Perjuangan telah mampu menempatkan para legislatornya di lembaga legislatif tersebut, artinya partai dalam hal ini anggota legislatif punya akses yang sangat terbuka untuk memperjuangkan kepentingan kepentingan kaum Buruh tersebut yang menurut pengamatan penulis kurang di sadari oleh partai partai lainnya yang duduk di legislatif  . dengan membangun komitmen dan kesepakatan kesepakatan untuk memperjuangkan kepentingan mereka secara politik berarti membuka posisi tawar politik partai di tingkatan kaum buruh tersebut .

sejauh ini juga di kota makassar belum ada satu partai politik pun yang menjadikan buruh sebagai target pengorganisasian mereka ,kita belum pernah melihat ada serikat pekerja/buruh yang berafiliasi secara organisasional dan politik pada satu pun partai politik peserta pemilu yang ada saat ini ,dan jika partai kita berproyeksi untuk menggarap sektor ini hampir di pastikan kita tidak mempunyai kompetitor dalam perebutan basis politik di sektor ini , dari segi metode tentulah hal ini tidaklah terlalu sulit ketika partai dalam kebijakan lokalnya mampu menginisiasi sebuah pembentukan serikat buruh lokal yang berafiliasi langsung pada badan dan struktur partai yang sudah ada (Bidang Buruh Tani dan Nelayan) ,  serikat buruh lokal bentukan parati inilah kemudian yang akan memfasilitasi kepentingan Buruh untuk menjadi catatan catatan aspirasi yang akan di sambungkan dengan fraksi PDI Perjuangan yang ada di parlemen parlemen lokal di komisi kerja terkait .

Di Kota Makassar sendiri tingkat kesulitan teknis untuk menjangkau komunitas Buruh tidaklah terlalu sulit sebab kecendrungan kelas pekerja itu dalam domisilinya itu hidup tersentralisir dan terlokalisir di sekirar area sentra sentra industri dan kawasan Industri makassar (sebagian dari mereka adalah masyarakat urban yang tlah ber KTP ) hingga sebaran kampanye dan intensitas pembasisan tidaklah terlalu sulit, cukup bidang terkait di struktur kita (Bidang Buruh Tani dan Nelayan) mendirikan beberapa posko pengaduan problem ketenagakerjaan di area pemukiman mereka yang bekerja sama dengan serikat Pekerja/Buruh lokal tadi dan menjadwalkan diskusi serta kunjungan rutin para anggota fraksi DPRD untuk mengkanalisasi problem industrial mereka secara kontinyu dan tidak terputus hingga momemtum politiknya tiba, yang tentunya dalam keterhubungan tersebut program KTA nisasi partai kita pun mesti berjalan hingga ikatan partai dengan Buruh bukan lagi ikatan kepentingan kasuistik dan momentum tapi ikatan yang terbentuk adalah ikatan organisasional kepartaian yang otomatis membentuk mereka menjadi kader dan anggota partai yang kuat dengan dasar doktrin partai kita sebagai partai wong cilik …..

Pekerja atau Buruh adalah penentu dari sebuah sirkulasi pasar dan produksi dari perekonomian, itu di sebabkan karena mereka tepat berada di jantung produksi penopang perekonomian , olehnya kekuatan politik yang mampu menggalang kaum buruh adalah kekuatan yang punya posisi tawar politik nasional yang tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur ….  wassalam

Makassar 11 January 2016

]]> https://supermakss.com/2016/01/12/membangun-basis-kelas-buruh-menuju-makassar-milik-pdi-perjuangan/feed/ 0 322 https://supermakss.com/2016/01/11/foto-pimpinan-ksb-dpc-pdi-perjuangan-kota-makassar-di-arena-rakernas/ https://supermakss.com/2016/01/11/foto-pimpinan-ksb-dpc-pdi-perjuangan-kota-makassar-di-arena-rakernas/#respond Mon, 11 Jan 2016 07:34:18 +0000 http://supermakss.com/?p=319

SUPERMAKSS – Pengurus DPC PDI Perjuagan Kota Makasar di arena Rakernas, nampak dari HM. Munir Mangkana (Bendahara), ditengah Mesakh Raymond Rantepadang (Sekretaris), Kanan H. Bahar Mahmud (Ketua). (ARS)

H. Ridwan A. Wittiri

SUPERMAKSS – Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PDI Perjuangan yang berlangsung mulai hari ini, Minggu (10-1-2016), sampai Selasa (12-11-2016), di JI EXPO Kemayoran Jakarta Pusat,  telah memasuki tahapan pembagian Komisi.

“Seperti yang dilaporkan oleh H. Bahar Mahmud (Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar) ke dapur redaksi, yang juga salah satu peserta Rakernas menyatakan bahwa ada 4 komisi yang akan dibahas pada Rakernas kali ini.

H. Ridwan A. Wittiri (Ketua DPD PDI Perjuangan Prov. Sulsel) yang juga anggota DPR-RI ditugaskan di Komisi I yang akan membahas Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan Sikap Politik, ARW bersama para ketua-ketua DPC termasuk H. Bahar Mahmud sendiri akan bergabung di Komisi ini.

Komisi II akan membahas Bidang Program Kerakyatan, Internal Partai, HUT Partai dan Peringatan Bulan Bung Karno, Rudy P. Goni (Sekretaris DPD) akan memimpin peserta dari Sulawesi Selatan dari unsur Sekretaris dan Bendahara DPD, DPC. dan Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan dari Komisi 4, Komisi 6, Komisi 8, Komisi 9 dan 10.

Sementara Ketua DPD dan Ketua DPC, yang akan melaksanakan pilkada 2017 beserta BP. Pemilu Pusat, BSPN, Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan dari Komisi 2, Komisi 3 dan Departemen Internal akan membahas Pemenangan pilkada di Komisi III.

Sementara Kepala Daerah dari PDI Perjuangan yang diusung pada pilkada serentak 2015 kemarin, Pimpinan DPRD, Departemen Pemerintahan, Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Komisi   5, Komisi 7 dan 11. (eR Je)*

Ibu Mega mengungkapkan bahwa pada saat menjabat Presiden ke – 5 RI,  MPR memutuskan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjalan secara langsung. pertarungannya pada visi misi yang dimana setiap kandidat mempunyai visi misi yang berbeda tiap 5 tahun, sehingga tidak ada kesamaan pandang di dalam memahami visi misi nasional secara komprehensip.

“Maju mundur seperti tangan saya masih mungkin lebih baik, tapi maju selangkah, lalu mundur 10 langkah seperti poco-poco, apakah itu yang diinginkan? tanya ibu ketua umum.

Sudah saatnya bangsa ini memiliki sebuah haluan pembangunan nasional jangka panjang, sebuah rencana pola pembangunan nasional di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pembangunan spritual, semuanya harus terintegrasi dan sinergi antar pulau, antar daerah, menuju Indonesia Raya,” ungkap Ibu Megawati.

Seperti tema Rakernas PDI Perjuangan kali ini “Mewujudkan Trisakti Dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana” maka diperlukan overall planning atau perencanaan semesta, guna memotret Indonesia dalam satu ke-Indonesia-an yang tak bercerai berai.

Rakernas I PDI Perjuangan ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Mantan Wapres Tri Sutrisno, para Pimpinan Tinggi Negara, Para menteri kabinet kerja, juga dihadiri oleh Ketua-Ketua Partai antara lain Surya Paloh dari Nasdem, Muhaimin Iskandar dari PKB,  Romahurmuzy dari PPP dan Wiranto dari Hanura. (eR Je)*

Harrie Sabrang ( Ketua Panitia ) dan Syamsuddin Puka, SE. (Sekretaris Panitia) memimpin rapat panitia HUT ke 43 PDI Perjuangan.

Makassar – Dalam rangka HUT Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPC PDI Perjuangan Kota Makassar telah membentuk kepanitiaan dalam menyukseskan Kegiatan tersebut. Kepanitiaan HUT partai gelar rapat hari ini (9/1/2016) disekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 9 Makassar.  Rapat ini dihadiri oleh panitia HUT PDI Perjuangan yang berasal dari unsur DPC dan PAC. Ketua Panitia, Harrie Sabrang mengungkapkan, ada 4 agenda besar yang akan dilaksanakan oleh panitia antara lain : Perayaan Natal  bagi seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang beragama nasrani ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2016 di Hotel Agraha dan diperkirakan akan hadir 250 orang kader dan simpatisan partai.

Kegiatan Bakti sosial berupa  Donor darah dimana 150 kader yang siap mendonorkan darahnya dipusatkan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Makassar pada tanggal 7 Februari 2016 pukul 09.00 – selesai. Selain itu akan dilaksanakan kujungan kasih ke panti-panti asuhan dan memberikan bantuan.

Dan untuk mempererat tali persaudara sesama kader dan simpatisan partai maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan lomba antara lain lomba paduan suara (menyanyikan MARS PDI Perjuangan ).  Lomba Domino, Lomba Tarik Tambang dan Jalan santai lorong  ( Lorong di Kecamatan Pakukang )

Sementara puncak acara akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2016 yaitu Perayaan HUT PDI Perjuangan sekaligus pembagian KIP ( Kartu Indonesia Pintar )  bagi siswa-siswa dan Kartu Indonesia Pintar yang sudah terdata. Dalam kegiatan tersebut diperkirakan akan dihadiri kurang lebih 500 orang baik itu dari kader, simpatisan maupun masyarakat umum dan dipusatkan di Auditorium RRI.

Suasana Rapat Panitia HUT PDI Perjuangan. Teh Kotak dan snack menjadi komsumsi yang mengasyikkan.

Begitu besarnya kegiatan ini sehingga panitia membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan gotong royong dari seluruh kader agar meyukseskan kegiatan ini. Ujar Sekretaris Panitia ” Syamsuddin Puka, SE. ” (*)

Rapat Redaksi SUPERMAKSS yang langsung dipimpin oleh Pimpinan Redaksi ” Arsony, SH. “. Rapat ini membahas tentang evaluasi pelatihan Skill Informatika yang diadakan oleh SUPERMAKSS serta merencanakan kegiatan-kegiatan ke depan. (9/1/16)

Disela-sela Rapat Redaksi SUPERMAKSS, redaksi mendapat bantuan Laptop dari Bpk. Ir. A. Sulolipu. yang bisa digunakan untuk membantu redaksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. (*)