Denpasar — Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri, secara tegas menyatakan sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dalam pidatonya yang sarat muatan ideologis dan konstitusional, Megawati menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun membentuk koalisi kekuasaan secara pragmatis.
Menurut Megawati, dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia, istilah oposisi dan koalisi seperti yang berlaku dalam sistem parlementer tidaklah relevan. Ia menekankan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi yang berbasis pada blok-blokan kekuasaan, tetapi harus berdiri kokoh di atas kedaulatan rakyat dan konstitusi sebagai hukum tertinggi.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” ujarnya tegas. “Konstitusi itu yang paling tinggi.”
Dengan demikian, Megawati menyampaikan bahwa PDIP akan mengambil peran sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo. Sikap ini mencerminkan garis ideologis partai yang selalu berpihak pada rakyat dan bertindak berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta ajaran Bung Karno.
“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” lanjutnya.
Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan berada dalam kabinet, namun bukan berarti mengambil jalur oposisi. Partai, menurutnya, akan mendukung setiap kebijakan Presiden Prabowo yang sejalan dengan kepentingan rakyat, namun tidak akan ragu untuk bersuara kritis terhadap kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan sosial dan hukum.
“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Presiden kelima RI itu.
Megawati juga mengingatkan bahwa posisi politik PDIP tidak bergantung pada berada di dalam atau luar pemerintahan, melainkan ditentukan oleh sikap moral, kebenaran, dan tanggung jawab sejarah terhadap rakyat sebagaimana diajarkan oleh Proklamator RI, Bung Karno.
“PDI Perjuangan akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat,” pungkasnya.
Recommended for you
Tinggalkan Balasan
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses