Kemenkumham Sahkan Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Periode 2025–2030

Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

SUARA PERJUANGAN MAKASSAR – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030.

Pengesahan tersebut ditandai dengan penyerahan dua dokumen Surat Keputusan (SK) oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Widodo, kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (11/9).

Dalam kesempatan itu, Hasto hadir bersama jajaran pengurus DPP antara lain Andreas Hugo Pareira, Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie OFP, dan Sri Rahayu.

Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan SK yang diserahkan terdiri atas:

Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-1.AH.11.03 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan.

Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-13.AH.11.02 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2025–2030.

“Dengan diserahkannya SK tersebut, maka kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2025–2030 sah secara hukum,” ujar Pareira.

Ia menjelaskan bahwa sekitar dua minggu sebelumnya, DPP telah mendaftar secara online ke Ditjen AHU dan menyerahkan berkas fisik melalui notaris yang ditunjuk PDIP. Proses tersebut kemudian dipercepat dengan sistem digital Kemenkumham sehingga SK bisa diterbitkan dalam waktu singkat.

“Pak Sekjen menyampaikan salam dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada Pak Menteri. Beliau juga mengapresiasi pelayanan cepat melalui sistem online yang diterapkan Kemenkumham,” tambah Pareira.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan salam kembali kepada Megawati dan menegaskan komitmen pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sebelumnya telah menetapkan kepengurusan DPP PDIP periode 2025–2030 dalam Kongres ke-VI partai yang digelar di Bali pada awal Agustus lalu.