SUPERMAKSS.COM – Dalam konstruksi hukum nasional, PDI Perjuangan menghormati keputusan MA yang mengijinkan caleg koruptor untuk bisa melanjutkan proses pencalegan. Namun bagi PDI Perjuangan, keputusan tersebut tidak akan menjadi jalan bagi mereka yang berstatus tersangka atau koruptor untuk menjadi caleg dari PDI Perjuangan, hal ini ditegaskan oleh Hasto Kristianto (Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan), melalui redaksi, Senin (17/09/2018).
Salah seorang komisioner KPU menyebut KPU takkan serta merta mencabut PKPU yang melarang mantan napi korupsi menjadi caleg, namun meminta parpol agar memenuhi pakta integritas yang pernah diteken, dengan menarik caleg yang merupakan mantan napi korupsi. Kami menghargai sikap komisioner KPU itu,
sebab bagi PDI Perjuangan, menjadi pemimpin nasional, termasuk anggota legislatif, terlebih menjadi presiden dan wakil presiden, harus memiliki rekam jejak yang jelas, memiliki landasan moral yang kuat dan menjunjung tinggi watak dan karakter sebagai pemimpin untuk rakyat.
“Semua pemimpin harus bersih dari rekam jejak pelanggaran hukum, termasuk bebas dari mahar politik. Ketika untuk menjadi capres dan cawapres harus menyerahkan mahar politik Rp 1 Trilyun, dan kemudian membiarkan pendukungnya untuk mengedepankan cara-cara kampanye yang kurang etis, seperti dengan isu SARA yang memecah belah bangsa, gerakan ganti presiden yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal, maka hal-hal yang negatif tersebut sebenarnya juga masuk dalam substansi hukum yang menjadi syarat pantas tidaknya pemimpin dengan seluruh tanggung jawab etisnya dihadapan publik”
Lebuh lanjut Hasto mengatakan “Jadi pemimpin nasional itu harus bersih, dimulai dari keluarganya, rekam jejak kepemimpinannya, dan cara mencari uang juga menjadi kriteria yang penting. “Seorang yang memiliki ketrampilan di dalam poles-memoles perusahaan, pandai mencari peluang ditengah kesulitan, punya ketrampilan rekayasa finansial, tentu hasilnya berbeda dengan pemimpin yang berasal dari rakyat, berkeluarga baik dan punya rekam jejak yang transparan di dalam cara mencari uang. Disitulah rekam jejak positif yang seharusnya dilihat di dalam mencari pemimpin”
Itulah prinsip yang dipegang oleh PDI Perjuangan. Makanya sejak awal kami memastikan caleg mantan napi korupsi tak ada di dalam daftar caleg yang kami ajukan. Prinsip itupun kami pegang saat pengajuan capres-cawapres. PDI Perjuangan percaya, bahwa dengan mencalonkan pemimpin berpengalaman dan merakyat seperti Pak Jokowi, dipadukan dengan sosok ulama sebagai pengayom seperti Kyai Ma’ruf Amin, maka Indonesia dipastikan semakin jauh lebih baik, pungkasnya.
Sementara itu DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, melalui Sekretaris DPD Rudy P. Goni mengatakan bahwa ” kita sudah komitmen untuk tidak menerima caleg bermasalah dengan hukum apalagi eks narapidana korupsi, tegasnya.(RJ)*
Recommended for you
Tinggalkan Balasan
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
