Ini yang Dikeluhkan Oleh Warga Kel. Pampang ke Risfa Saat Reses

Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

SUPERMAKSS.COM – Semenjak Covid-19 ditetapkan berstatus pandemi, ada banyak sektor ekonomi domestik dan global yang terpengaruhi. Dampak pandemi paling terasa terjadi pada sektor usaha mokro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal ini yang Dikeluhkan oleh Syahrul salah satu warga Kel. Pampang Kecamatan Panakkukang saat mendapatkan kunjungan reses dari salah satu anggota DPRD Provinsi Sul-sel dari Fraksi PDI Perjuangan Risfayanti Muin, di Kelurahan Pampang Kota Makassar, Senin (08/02/2021).

Bu Dewan minta maaf sebelumnya “Apa bisa anggaran unit usaha kecil ini dinaikkan, soalnya gara-gara Covid 19 ini, sangat berdampak sekali Bu.

Lain lagi yang dipertanyakan oleh Herniawati, tabe Bu, Kenapa itu bantuan sosial berupa PKH ada nama saya terdaftar tapi pada saat bantuan mau dicairkan tiba-tiba nama saya hangus, ujarnya dengan suara terbata-bata.

Mendapat pertanyaan dari warga, Risfa yang juga Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sul-sel memberikan aprisesasi atas pertanyaan warga, ini membuat warga semakin cerdas dan kritis terhadap fenomena sosial kemasyarakatan yang dialami, ungkapnya.

Warga Kec. Makassar Keluhkan Naiknya Pembayaran PBB di Reses RPG

Terkait persoalan unit usaha kecil ditengah pandemi Covid 19, Risfa menyampaikan bahwa bukan hanya sektor UMKM yang terdampak, hampir semua sektor berdampak, tapi sektor UMKM lah yang bertahan ditengah wabah ini, artinya memang unit usaha kecil perlu didorong peningkatan anggarannya, dan insyaallah kami akan sampaikan ini ke Komisi dan dinas terkait.

Sementara persoalan PKH, ini memang banyak persoalan yang timbul di tengah – tengah masyarakat, bukan cuman PKH tapi bantuan sosial lainnya seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) juga banyak yang saya jumpai dan dikeluhkan oleh masyarakat.

Memang diperlukan pendataan yang baik dan komprehensif, sehingga bantuan sosial seperti ini tepat sasaran, ada yang seharusnya tidak dapat tapi dapat bantuan, ada juga yang seharusnya dapat tapi tidak dapat, tapi ibu bisa pertanyakan ke TKSK nya atau ke Kelurahan, disamping itu kami juga akan koordinasikan ke Dinas Sosial terkait carut marutnya sistim pendataan yang ada, pungkasnya. (*)