Makassar – Kehadiran anggota DPR RI Komisi VIII Ina Ammania dari Fraksi PDI Perjuangan pada kegiatan Reses kelima Rudy P Goni anggota DPRD Provinsi Sulsel Masa Sidang ll Tahun 2021/2022 bersama Masyarakat Kec. Tamalate di Claro Hotel Makassar, Kamis 10 Februari 2022 dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempertanyakan persoalan bantuan sosial berupa PKH dan BPNT dimasa pandemi Covid 19.
Seperti disampaikan oleh Agus Triono warga Kel. Mangasa Kec. Tamalate, mempertanyakan kekisruhan yang biasa terjadi pada saat bantuan itu turun ke Masyarakat.
Tetangga saya Bu Dewan harusnya sudah tidak menerima bantuan sosial karena menurut kami keluarga itu sudah sejahtera, punya rumah permanen dan punya kendaraan, tapi masih menerima bantuan, sementara tetangga saya yang lain kehidupannya masih pas-pasan dan kebutuhan belum tercukupi tapi tidak menerima bantuan apapun, ungkapnya sambil berapi api
Menyapa Tetangga Dengan Sentuhan Hati, Saat RPG Reses di Kel. Banta-Bantaeng Makassar
Mendengar keluahan masyarakat, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa salah satu tugas kami di Komisi VII yang mewadahi kementrian sosial, Keagamaan, Pemberdayaan Perempuan dan BAZNAS, dan ini hampir setial kami turun ke Masyarakat persoalan ini pasti menjadi temuan kami, ungkap Ina anggota DPR RI dari Dapil Jatim.
Persoalan ini muncul setiap saat dikarenakan kesemrawutan data, data yang diterima oleh kementrian sosial beberapa tahun terakhir ini adalah data yang sudah lama. Nah karena terkait kesemrauwutan data tersebut maka ada masyarakat penerima bantuan PKH atau BPNT dan bantuan lainnya yang harusnya menerima tapi tidak dapat, ada yang tidak berhak tapi menerima bantuan. Maka dari itu menurut saya perlu sinergi dari semua pihak, baik Pemerintah Kab/Kota dan orang yang berkompeten didalamnya, karena tanpa sinergitas dapat saya pastikan, kita tidak akan pernah bisa mengatasi kemiskinan karena ketika ditanya datanya pasti akan selalu berbeda.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka pihak Pemkot dan Pemda melalui Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pendamping Program serta mitra kerja untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan NIK serta semua data penerima bantuan dimaksud agar apa yang dilakukan benar-benar valid, tepat sasaran serta terukur, pungkasnya.
Sementara itu Rudy P Goni anggota DPRD Provinsi Sulsel dipengantarnya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewan yang terhormat Ina Ammania atas kedatangannya dikegiatan kami, ini sebuah kehormatan besar buat kami dan masyarakat Makassar, karena disela-sela kunjungan kerjanya di Makassar masih sempat menghadiri kegiatan Reses kami, ucap RPG.
Kegiatan Resesnya di Hotel Claro, RPG didampingi Pengurus DPD PDI Perjuangan Sulsel seperti Risfayanti Muin, Husain Djunaid dan Hj. A. Putri A Potji, serta A. Walinga dengan peserta perwakilan tokoh masyarakat dan agama serta pemuda dengan standar protokol kesehatan. (*)
Recommended for you
Tinggalkan Balasan
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses
