MAKASSAR — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Novita Hardini, menyoroti krisis solar yang menghambat arus logistik di Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan kerja reses ke provinsi tersebut, Novita menekankan bahwa antrean truk berjam-jam bukan sekadar persoalan bahan bakar, melainkan ancaman terhadap produktivitas industri, kelancaran ekspor, dan daya saing ekonomi daerah.
Persoalan ini kian mendesak setelah Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Sulawesi Selatan menyebut sekitar 3.500 truk yang beraktivitas di kawasan Pelabuhan Makassar terdampak kesulitan solar. Kendaraan yang tertahan berisiko menghambat pergerakan kontainer, mengganggu jadwal pengiriman, serta memicu biaya penumpukan dan demurrage di pelabuhan.
“Solar bukan sekadar urusan antrean di SPBU. Ketika truk logistik berhenti, distribusi barang tersendat, biaya usaha meningkat, dan eksportir berisiko kehilangan momentum pasar. Pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai masalah rantai pasok dan daya saing industri, bukan hanya kemacetan lalu lintas,” tegas Novita, Jumat 9 Oktober 2026.
Ia meminta pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur mengusut penyebab ketimpangan antara klaim kecukupan pasokan dan antrean panjang yang terjadi di lapangan. Pada Agustus 2026, sebanyak 59 dari 109 SPBU di Sulawesi Selatan dilaporkan mendapat sanksi terkait pelanggaran prosedur penyaluran. Politisi fraksi PDI Perjuangan itu mendorong pemprov Sulsel agar pengawasan distribusi diperkuat, dugaan penimbunan ditindak tegas berdasarkan bukti, dan penyaluran solar subsidi dipastikan tepat sasaran agar tidak merugikan sektor produktif.
Menurut Novita, pembatasan jam pengisian dan penataan antrean tidak cukup jika akar persoalan pasokan dan distribusi belum diselesaikan. Ia mendorong koordinasi konkret antara pemerintah, BPH Migas, Pertamina, pemerintah daerah, dan pelaku logistik, termasuk mengkaji SPBU khusus kendaraan berat di koridor industri dan pelabuhan. Kebijakan tersebut harus disertai evaluasi pasokan berdasarkan kebutuhan riil serta pengawasan yang transparan.
Di sisi lain, penguatan infrastruktur logistik harus berjalan seiring dengan pembenahan distribusi energi. Akses Tol Makassar New Port yang telah beroperasi sejak Januari 2024 menghubungkan kawasan pelabuhan dengan KIMA, Bandara Sultan Hasanuddin, dan Maros. Ketika aktivitas peti kemas meningkat, kelancaran arus truk dan kepastian bahan bakar menjadi semakin penting.
Novita juga mendorong kajian moda angkutan alternatif dan fasilitas logistik pendukung agar ketergantungan pada truk tidak terus menambah beban jalan dan biaya distribusi.
“Jangan sampai infrastruktur pelabuhan dibangun untuk mempercepat perdagangan, tetapi truknya justru tertahan karena kesulitan mendapatkan solar. Negara dalam hal ini Pemerintah provinsi Sulawesi-Selatan harus memastikan energi tersedia, distribusi diawasi, dan logistik berjalan efisien. Yang dipertaruhkan bukan hanya pendapatan sopir dan pengusaha, tetapi juga daya saing industri serta kepentingan ekonomi masyarakat,” pungkas Novita.
Recommended for you
Tinggalkan Balasan
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses