Artikel

Membangun Basis Kelas Buruh Menuju Makassar Milik PDI Perjuangan

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar

ARSONY SH

ARSONY SH

Layaknya sebuah partai politik tentulah tujuan semua partai politik itu adalah membangun sebuah basis politik untuk target pembesaran konstituen, tanpa terkecuali partai kita khususnya di struktur DPC PDI Perjuangan Kota Makassar.

Sasaran pembesaran basis itu biasanya melakukan dua metode pendekatan yakni pendekatan teritorial wilayah dan pendekatan sektoral klasifikasi sosial masyarakat, dalam struktur klasifikasi sosial masyarakat terdapat beberapa sektor sektor kelas profesi dalam aktifitas sosial ekonominya yang tentunya setiap sektor masyarakat itu punya orientasi politik yang bersifat sektoral dan kolektif demikian juga di sektor ketenagakerjaan yang elemen intinya adalah pekerja/buruh.

Di teritorial wilayah kerja politik kita yakni di Kota Makassar kita ketahui sebagai Ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan dimana Kota ini menjadi sentra perekonomian dan gerbang awal dari masuknya investasi eksternal dalam target pasar barang dan jasa ,mengacu pada data BKPMD Sulsel untuk tahun 2015 penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang masuk ke Makassar sebesar Rp 1,922 Trilyun  serta penanaman modal asing (PMA) sebesar 348,959 dolar AS hingga triwulan ketiga di tahun 2015 menandakan bahwa makassar adalah region yang paling banyak menyerap arus modal di banding kota dan Kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan ini, artinya apa ?? secara otomatis  Kota makassar adalah wilayah yang paling banyak menyediakan unit unit kerja formal di sektor manufaktur dan non manufaktur atau perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan industri  yang berarti kota Makassar adalah Kota yang paling banyak menyerap jumlah tenaga kerja , tidak ada yang pasti mengenai jumlah tenaga kerja resmi di makassar (kelemahan data Disnaker Makassar) namun di perkirakan menurut data Kawan kawan di Serikat Buruh jumlah pekerja/buruh yang terakomodir di unit kerja dan terdaftar dalam data kependudukan kota Makassar itu dalam jumlah presentase sekitar 37% dari jumlah wajib pilih kota Makassar yang pada saat pileg 2014 lalu telah mencapai satu juta lebih wajib pilih, berdasarkan komposisi tersebut maka tidak salah jika partai menjadikan kelas Buruh sebagai target potensial dalam pembasisan kontituen .

Di lingkup kaum Buruh sendiri dalam aktivitas kesehariannya tidak lepas dari persoalan persoalan sektoral yang ekonimistis di akibatkan oleh implementasi penegakan regulasi dan aturan ketenagakerjaan yang belum begitu maksimal oleh para pihak dimana buruh menjadi unsur yang tersubordinasi di sektor tersebut oleh (pemerintah kota dan pengusaha) ,persoalan persoalan dalam dunia ketenaga kerjaan adalah implementasi langsung dari kebijakan politik pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah semisal kebijakan penerapan upah dan hak hak normatif lainnya dengan demikian Buruh mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap politik , buruh adalah sektor yang sangat potensial menjadi lapisan inti dari kekuatan politik .

Uraiannya adalah semisal penentuan upah pekerja/buruh di level regional itu melalui sebuah mekanisme yang sedikit banyaknya melibatkan lembaga legislatif di level provinsi maupun kota yang notabene PDI Perjuangan telah mampu menempatkan para legislatornya di lembaga legislatif tersebut, artinya partai dalam hal ini anggota legislatif punya akses yang sangat terbuka untuk memperjuangkan kepentingan kepentingan kaum Buruh tersebut yang menurut pengamatan penulis kurang di sadari oleh partai partai lainnya yang duduk di legislatif  . dengan membangun komitmen dan kesepakatan kesepakatan untuk memperjuangkan kepentingan mereka secara politik berarti membuka posisi tawar politik partai di tingkatan kaum buruh tersebut .

sejauh ini juga di kota makassar belum ada satu partai politik pun yang menjadikan buruh sebagai target pengorganisasian mereka ,kita belum pernah melihat ada serikat pekerja/buruh yang berafiliasi secara organisasional dan politik pada satu pun partai politik peserta pemilu yang ada saat ini ,dan jika partai kita berproyeksi untuk menggarap sektor ini hampir di pastikan kita tidak mempunyai kompetitor dalam perebutan basis politik di sektor ini , dari segi metode tentulah hal ini tidaklah terlalu sulit ketika partai dalam kebijakan lokalnya mampu menginisiasi sebuah pembentukan serikat buruh lokal yang berafiliasi langsung pada badan dan struktur partai yang sudah ada (Bidang Buruh Tani dan Nelayan) ,  serikat buruh lokal bentukan parati inilah kemudian yang akan memfasilitasi kepentingan Buruh untuk menjadi catatan catatan aspirasi yang akan di sambungkan dengan fraksi PDI Perjuangan yang ada di parlemen parlemen lokal di komisi kerja terkait .

Di Kota Makassar sendiri tingkat kesulitan teknis untuk menjangkau komunitas Buruh tidaklah terlalu sulit sebab kecendrungan kelas pekerja itu dalam domisilinya itu hidup tersentralisir dan terlokalisir di sekirar area sentra sentra industri dan kawasan Industri makassar (sebagian dari mereka adalah masyarakat urban yang tlah ber KTP ) hingga sebaran kampanye dan intensitas pembasisan tidaklah terlalu sulit, cukup bidang terkait di struktur kita (Bidang Buruh Tani dan Nelayan) mendirikan beberapa posko pengaduan problem ketenagakerjaan di area pemukiman mereka yang bekerja sama dengan serikat Pekerja/Buruh lokal tadi dan menjadwalkan diskusi serta kunjungan rutin para anggota fraksi DPRD untuk mengkanalisasi problem industrial mereka secara kontinyu dan tidak terputus hingga momemtum politiknya tiba, yang tentunya dalam keterhubungan tersebut program KTA nisasi partai kita pun mesti berjalan hingga ikatan partai dengan Buruh bukan lagi ikatan kepentingan kasuistik dan momentum tapi ikatan yang terbentuk adalah ikatan organisasional kepartaian yang otomatis membentuk mereka menjadi kader dan anggota partai yang kuat dengan dasar doktrin partai kita sebagai partai wong cilik …..

Pekerja atau Buruh adalah penentu dari sebuah sirkulasi pasar dan produksi dari perekonomian, itu di sebabkan karena mereka tepat berada di jantung produksi penopang perekonomian , olehnya kekuatan politik yang mampu menggalang kaum buruh adalah kekuatan yang punya posisi tawar politik nasional yang tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur ….  wassalam

Makassar 11 January 2016

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Most Popular

To Top