BM Bergerak

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan Kota Makassar Terhadap Tiga Ranperda

12108889_1191655580849510_1850018222647928725_n

Foto : H. Munir Mangkana, SH Juru Bicara Fraksi Pada Sidang Paripurna DPRD

SUPERMAKSS.COM – Rapat paripurna DPRD Kota Makassar membahas tiga ranperda, hal ini pandangan fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar dibacakan oleh H. Munir N. Mangkana, SH, selaku juru bicara fraksi di ruang rapat paripurna DPRD Kota Makassar Jalan AP. Pettarani Kota Makassar, Rabu (6/10/2016).

Ranperda yang dibahas antara lain Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, Ranperda Penambahan Penyertaan Modal PDAM, dan Ranperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan menekenkan beberapa hal pada ranperda Perubahan APBD tahun 2016, antara lain :

  1. Pemerintah harus mengoptimalkan sisi pendapatan daerah dengan lebih tegas dalam penerapan aturan-aturan disektor pajak di SKPD terkait.
  2. Penyerapan APBD harus lebih selektif dengan memprioritaskan program-program pemerintah yang pro rakyat, baik dari segi sarana dan pra sarana dan pelayan masyarakat secara keseluruhan.
  3. Terhadap penegakan regulasi untuk capaian PAD yang maksimal, pemerintah harus mampu  menjaga iklim sejuk terhadap para investor di Kota Makassar,  dengan mengedepankan konsistensi penerapan regulasi.

Sementara menyangkut ranperda penyertaan modal, fraksi PDI Perjuangan menekankan

  1. Bahwa kebijakan hibah non tunai ini adalah bagaikan dua sisi mata uang, sisi pertama adalah merupakan anugrah atau surprice dari pemerintah pusat dan pada sisi yang lain merupakan tantangan tersendiri bagi PDAM untuk dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Kebijakan non tunai ini adalah anugrah dari sebuah pemerintahan Jokowi JK yang senantiasa pro rakyat dalam mengimplementasikan “nawacitanya”
  2. Bahwa dengan kebijakan hibah ini fraksi PDI Perjuangan, mengharapkan kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi PDAM Kota Makassar, agar senantiasa semakin berbenah dan terus menerus melakukan akselerasi dalam rangka meningkatkan cakupan layanan di Kota Makassar yang tentunya, seyogyanya, harusnya berkali-kali tambah baik.

Selanjutnya mengenai Ranperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, PDI Perjuangan Kota Makassar melalui fraksinya menegaskan antara lain untuk  mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah. Rekruitmen pejabat berdasarkan kompentensi di bidangnya dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis, manajerial, dan sosial kultural. (eR Je)*

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Most Popular

To Top